Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Saatnya PDI-P Tetapkan Jokowi sebagai Capres

Kompas.com - 04/09/2013, 17:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari menilai Rapat Kerja Nasional (rakernas) yang digelar PDI Perjuangan pada 6-8 September 2013 bukanlah momentum yang tepat untuk menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Menurutnya, masih banyak hal yang dapat berubah seketika menjelang bergulirnya waktu Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tahun depan.

Qodari menuturkan, kekuatan masing-masing partai baru akan tampak lebih jelas di tahun depan, khususnya setelah bergulirnya waktu pemilihan legislatif. Atas dasar itu, ia mengimbau PDI Perjuangan tak tergesa menentukan calon presiden yang akan diusungnya pada Pilpres periode 2014-2019.

"Soal capres, tahun lalu nomor satu selalu Prabowo, nah sekarang ada Jokowi, tahun depan belum tentu," kata Qodari saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Secara umum, kata Qodari, mengusung Jokowi menjadi calon presiden saat ini masih terlalu dini. Terlebih, Jokowi masih disibukkan mengurus Ibu Kota karena tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Lebih baik konsolidasi saja dulu, Undang-Undang Pilpres juga belum definitif," tandasnya.

Untuk diketahui, Rakernas PDI Perjuangan pada 6-8 September mendatang diprediksi akan penuh kejutan. Pasalnya, rakernas itu adalah yang terakhir kalinya dilakukan PDI Perjuangan sebelum perhelatan Pemilu 2014.

"Insya Allah di rakernas kali ini akan ada kejutan-kejutan," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2013).

Puan masih enggan mengungkap kejutan yang dimaksudnya. Namun, ia menuturkan, agenda utama dari rakernas kali ini adalah persiapan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Ia pun tak menampik nantinya jika pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia akan datang dengan berbagai usulan nama capres.

Usulan-usulan itu, lanjutnya, nantinya akan menjadi pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com