Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Siap Dipasangkan dengan Jokowi

Kompas.com - 27/08/2013, 18:02 WIB
Didit Putra Erlangga Rahardjo,
Suhartono

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) menyambut baik dan siap jika dirinya masih dipercaya untuk mengabdi kepada rakyat dan negara pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan. Namun, semua itu berpulang pada kehendak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mengusungnya dan rakyat itu sendiri.

”Bagi saya, hanya satu, selama itu bisa bermanfaat bagi rakyat dan negara, saya siap melaksanakannya jika bersama Pak Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta),” kata Kalla saat dihubungi Kompas, Selasa (27/8) siang ini.

Menurut Kalla, Jokowi termasuk sosok yang didorongnya saat akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun lalu. ”Jokowi sosok yang memiliki kepribadian yang baik, punya kemampuan, bisa mengambil keputusan, dan memenuhi aspirasi rakyat. Lebih penting lagi, jika saya bersama Jokowi, ada yang bilang, itu sebuah harmoni, antara perwakilan Jawa dan luar Jawa,” tuturnya.

Namun, Kalla menyatakan, semuanya itu kembali lagi pada sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan DPP PDI-P serta rakyat sendiri. ”Apakah memang mandat itu dipercayakan kepada saya? Kita lihat saja. Buat saya sendiri, sekarang ini, saya hanya melayani masyarakat di Palang Merah Indonesia (PMI) ataupun Dewan Masjid dan lainnya. Kalau itu dilihat sebagai sebuah pekerjaan, bagi saya itu hanya pengabdian saja. Tak lebih,” papar Kalla.

Kuncinya di Mega

KOMPAS Arah pilihan politik mengerucut

Dihubungi terpisah, Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan, faktor penentu maju tidaknya Jokowi ke bursa calon presiden memang ada pada Megawati.

Megawati disebutnya berperan sentral dalam karier politik Jokowi.

Terlepas dari popularitas yang ditunjukkan Jokowi dibandingkan dengan figur lain yang bertarung dalam pemilu presiden, keputusan akhir maju tidaknya Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden tetap berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Keputusan untuk mempertarungkan Jokowi dalam pilpres harus menjadi keputusan Megawati, termasuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya.

Seperti diberitakan, Jokowi meraih popularitas tertinggi dalam survei yang digelar Litbang Kompas kepada 1.400 responden. Dalam periode survei Desember 2012 hingga Juni 2013, popularitas Jokowi meroket dari 17,7 persen menjadi 32,5 persen.

Elektabilitas Jokowi bahkan melampaui nama-nama sejumlah tokoh yang lebih dahulu disebut sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014, seperti Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.

Popularitas Jokowi juga tampak dari survei-survei sejumlah lembaga penelitian yang sudah merilis hasil sebelumnya.

Pengajar politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, menjelaskan, ada tiga skenario partisipasi Jokowi, yakni disandingkan dengan Megawati, menggandeng figur baru, serta berkoalisi.

Pilihan terbaik adalah mencari figur baru untuk mendampingi Jokowi, sementara pilihan koalisi sangat bergantung dengan peta politik PDI-P.

”Kelihatannya PDI-P bakal menghindari Partai Demokrat ataupun PKS apabila nanti berkoalisi,” ujar Muradi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com