Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ruhut, Jokowi Belum Pantas Pimpin Indonesia

Kompas.com - 27/08/2013, 14:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas politisi PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kian melejit. Dalam survei Kompas pada Juni 2013, elektabilitasnya bahkan meningkat 100 persen dibandingkan survei pada Desember 2012. Jokowi pun mampu melampaui para pendahulunya di ranah politik, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah nama yang kini ikut dalam Konvensi Capres Partai Demokrat.

Menanggapi hasil survei terbaru ini, politisi Demokrat Ruhut Sitompul menilai, Jokowi belum pantas memimpin Indonesia. 

Namun, apabila benar-benar nantinya jadi presiden, negara justru dalam keadaan bahaya bahkan hancur karena Jokowi lahir dari pencitraan.

"Orang itu jika presiden jadi apa? Ini kan ada orang yang mendorong Jokowi jadi media darling, orang-orang yang menginginkan negara ini hancur," kata Ruhut, seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (27/8/2013).

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2012, menurut Ruhut, belum ada hal berarti yang diselesaikan Jokowi. Selain itu, PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung, belum bersikap dan memilih waspada terhadap upaya pencitraan Jokowi.

"Ini Indonesia, sekarang saja Jakarta semakin macet, semua yang diurus kan masih punya Foke. PDI-P saja masih waspada soal adanya upaya media darling. Emang bisa dia jadi presiden, kunci dia kan ada di Bu Mega," ujar Ruhut.

Menurutnya, pencitraan yang dilakukan Jokowi sama dengan yang dilakukan SBY. Hanya saja, kata Ruhut, SBY bisa bertahan dua periode menjadi presiden meski terus mendapatkan tekanan dari banyak pihak.

Hal tersebut, menurut Ruhut, karena SBY berasal dari kalangan militer. Berbeda dengan Joko Widodo yang berlatar belakang sipil. Ia mengaku khawatir terhadap presiden yang lahir dari pencitraan dan bukan dari kalangan militer.

"Jalan Jokowi masih panjang. Pak SBY yang lahir dari proses pencitraan saja didemo sana sini, capek saya ngurusnya. Tapi buktinya dia masih bertahan dua periode. Nah, Jokowi bisa enggak bertahan seperti itu. Kalau tidak, nasibnya sama seperti Habibie, Mega, atau Gus Dur, semuanya dari sipil," ujar Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com