Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Dalam Politik, Figur Bukan Segalanya

Kompas.com - 27/08/2013, 10:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa figur bukan satu-satunya faktor penentu untuk mendongkrak elektabilitas partainya. Menurut Hidayat, kerja seluruh kader dalam melayani masyarakat merupakan cara PKS dalam menyiasati minimnya sosok figur yang populer.

Ia menjelaskan, posisi figur dalam setiap partai sangat bisa diperdebatkan. Dan ia yakin tak semua figur dapat mendongkrak elektabilitas partai serta tak semua partai dapat mendongkrak elektabilitas figur-figur yang dimilikinya.

"Figur kan debatable, siapa yang mengatakan seseorang itu figur atau bukan," kata Hidayat di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, dalam menghadapi pemilihan umum di 2014, pihaknya akan mempertahankan strategi yang digunakan pada tahun 2004, yaitu mengoptimalkan kerja kolektif dari seluruh kader PKS. Kondisi PKS pada 2004, kata Hidayat, tak jauh berbeda dengan kondisi PKS saat ini.

Pada 2004 PKS tak memiliki figur yang populer, tapi dengan kerja kader yang optimal, perolehan suara PKS mampu meningkat 650 persen, dari 1,3 juta suara, menjadi 8,3 juta suara, berbanding lurus dengan jumlah kursi di parlemen yang bertambah dua kali lipat.

"Dalam realita politik, figur bukan segala-galanya. Kerja efektif dan citra positif dari kader. Kita konsisten menggunakan kerja kader agar dapat memperjuangkan penuh kepentingan partai," ujarnya.

Untuk diketahui, keberadaan sosok sejauh ini masih menjadi kekuatan terbesar dalam peningkatan ataupun penurunan popularitas partai politik. Kuat atau lemahnya peran sosok tersebut mengubah konfigurasi penguasaan parpol saat ini.

Indikasi semacam itu tampak dari perbandingan dua hasil survei opini publik Kompas, yang menghimpun 1.400 responden calon pemilih dalam Pemilu 2014 di 33 provinsi. Hasil kedua survei tersebut menunjukkan ada perubahan konfigurasi penguasaan calon pemilih oleh parpol.

Perubahan konfigurasi popularitas parpol itu sangat terkait erat dengan keberadaan dan kiprah sosok-sosok yang ada dalam parpol. Dalam hal ini, parpol yang memiliki sosok populer dan positif dipandang publik akan menuai dukungan.

Sebaliknya, jika tidak memiliki sosok yang diandalkan atau memiliki sosok yang kurang berkenan di mata publik, parpol cenderung tidak bergerak atau justru makin resistan. Peningkatan popularitas parpol yang sangat signifikan terjadi pada PDI-P. Saat ini, popularitas PDI-P melesat, mendudukkannya di posisi puncak, diminati 23,6 persen responden.

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menghadiri acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas 2013 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013). Rapat ini membahas cara untuk memberikan keamanan dan kelancaran lalu lintas menjelang Pemilu tahun 2014.

Pada survei enam bulan sebelumnya, Desember 2012, PDI-P meraih 13,3 persen dan masih bersaing ketat dengan Partai Golkar (Lihat Grafik). Peningkatan popularitas yang juga signifikan terjadi pada Partai Gerindra. Popularitas parpol itu meningkat dua kali lipat. Jika pada survei Desember calon pemilih Gerindra sebanyak 6,7 persen, enam bulan kemudian melonjak menjadi 13,6 persen.

Dengan proporsi yang diraihnya itu, Gerindra masuk parpol papan atas perolehan dukungan sekaligus mengancam posisi parpol papan atas yang lain, seperti Partai Demokrat. Keberadaan sosok Joko Widodo dan Prabowo Subianto terkait erat dengan peningkatan popularitas kedua partai tersebut.

Joko Widodo—yang dalam hasil survei ini juga tercatat sebagai tokoh paling populer, meraup dukungan hingga 32,5 persen responden—berhasil mentransformasikan sosok dirinya yang positif di mata masyarakat sebagai ikon yang positif pula bagi PDI-P. Begitu pun Prabowo Subianto, di mata masyarakat yang identik dengan Gerindra. Tingginya popularitas Prabowo dengan sendirinya melambungkan popularitas Gerindra.

Hasil survei menunjukkan, pesona kedua sosok tersebut juga mampu memengaruhi calon pemilih yang belum menentukan partai pilihan. Terbukti, dari perbandingan kedua hasil survei ini. Pada survei Juni, masih tercatat 36,3 persen responden yang belum menentukan parpol yang menjadi pilihan mereka. Namun, pada survei enam bulan kemudian, jumlah kelompok ini menurun, tinggal 13,4 persen. Perubahan pola penyikapan politik responden ini didasarkan pada keyakinan mereka terhadap nilai positif yang dimiliki kedua sosok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com