Ini Alasan Hak Politik Djoko Susilo Harus Dicabut

Untuk apa hukuman tambahan itu diberikan kepada Djoko?

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan, hukuman tambahan itu perlu diberikan agar seseorang yang pernah tersangkut kasus korupsi tak bisa kembali menduduki jabatan strategis. "Itu artinya hak politik dicabut, dia tidak boleh dipilih. Kan itu terjadi kemarin, para koruptor itu kemudian mau menjadi calon. Bayangin, setelah jadi calon, masuk pula atau duduk di Komisi III, terus ngontrol penegak hukum. Hancur bangsa ini," terang Bambang.

Salah satu contoh yakni terpidana kasus korupsi Susno Duadji yang juga mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Susno sempat mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) untuk daerah pemilihan Jawa Barat I.

Menurut Bambang, Djoko adalah terdakwa kasus korupsi pertama yang dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. "Selama ini tidak pernah ada hukuman tambahan, hak politik dicabut, memilih dan dipilih. Kita minta seperti itu, dan itu belum pernah ada koruptor yang dicabut hak politiknya," kata Bambang.

Sebelumnya, jaksa menerangkan bahwa adanya hukuman tambahan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP. Pasal tersebut mengatur pidana yang dijatuhkan dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

"Meminta Majelis Hakim memutuskan, menjatuhkan hukuman tambahan dengan pencabutan hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik," kata jaksa Pulung Rinandoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/8/2013) malam.

Dalam kasus ini, Djoko dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Djoko dianggap melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri Rp 32 miliar. Uang itu diterima Djoko dari pemenang proyek simulator SIM, yakni Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini sebesar Rp 121,830 miliar.

Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada kurun waktu 2003-2010 dan 2010-2012 Perbuatan itu dilakukan Djoko dengan menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta kekayaan Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

Djoko pun dituntut membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka ia dijatuhi hukuman tambahan 5 tahun penjara.