Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Rapat, Komite Konvensi Partai Demokrat "Sowan" ke Cikeas

Kompas.com - 20/08/2013, 02:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seusai rapat penetapan nama peserta konvensi Partai Demokrat, komite konvensi tersebut langsung "sowan" ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat belum menghasilkan nama peserta konvensi untuk penentuan bakal calon presiden Partai Demokrat.

"Setelah rapat langsung kami mau ke Cikeas ini," ujar bendahara komite konvensi Andi Timo Pangerang, seusai rapat komite konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel, Senin malam. Saat ditanyakan untuk keperluan apa komite harus menghadap SBY, Timo tak menjelaskannya lebih lanjut. "Silakan tanya sama Pak Hinca (juru bicara Komite Konvensi Partai Demokrat) aja ya," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR itu.

Hinca Pandjaitan menampik anggapan pertemuan dengan SBY itu merupakan bentuk intervensi partai kepada independensi komite. "(Pertemuan) itu normal saja. Sangat wajar jika kami melaporkan progres kepada Ketua Umum Demokrat karena ini kan konvensi Partai Demokrat," tepis dia.

Menurut Hinca, komite sampai saat ini masih menggodok 11 nama yang diajukan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kepada komite. Selain itu ada tambahan nama yang diajukan komite. Pada semua kandidat tersebut, komite mengaku melakukan pendekatan.

Rencananya, pada akhir Agustus 2013, komite sudah memutuskan peserta final konvensi. "Pada tahap akhir pemilihan peserta ini, tetap ada di komite ini. Jadi tidak mungkin ada intervensi dari Demokrat," imbuh Hinca.

Seperti diberitakan, komite konvensi sudah menerima 11 nama calon peserta konvensi yang diajukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di antaranya Marzuki Alie, Irman Gusman, Gita Wirjawan, Chairul Tanjung, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Pramono Edhie Wibowo, dan Djoko Santoso. Adapun di antara 15 nama baru yang diusulkan komite, terdapat nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com