Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Ingatkan Komitmen Bersikap Sportif Jelang Pemilu 2014

Kompas.com - 16/08/2013, 11:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan kepada seluruh elite politik agar memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif di pemilu legislatif 2014. Presiden meminta mereka membangun konsesus bersama untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kebaikan bersama.

Hal itu dikatakan Presiden dalam pidato kenegaraannya menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 di sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat ( 15/8/2013 ).

"Politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan," kata Presiden.

Presiden mengatakan, semua pihak perlu memastikan pemilu 2014 akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting, pemilu harus memenuhi standar yang berlaku universal, yakni bersifat bebas dan adil.

Kepada para penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Presiden meminta mereka dapat bekerjasama dan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Kualitas pemilu perlu ditingkatkan.

Presiden juga berharap kepada seluruh parpol pesera pemilu untuk menjadikan pemilu sebagai sarana meningkatkan kualitas demokrasi. Bagi mereka yang terpilih di Pileg, Presiden meminta mengutamakan kepentingan lebih besar di atas kepentingan parpol.

"Yang terpilih memiliki kewajiban untuk perjuangkan keadilan dan kesejahteraan semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tidak berikan suara kepada diri atau partai," pungkas Presiden.

Seperti diberitakan, Pemilu 2014 merupakan pemilu ke empat setelah reformasi 1998. Sebanyak 12 parpol nasional akan bertarung memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, 2.137 kursi DPRD Provinsi, dan 20.257 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

Pemerintah mengucukan dana hingga Rp 17 triliun untuk seluruh perhelatan akbar tersebut. Anggaran itu diluar dari dana yang disiapkan oleh para caleg dan parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com