Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: Penyelidikan KPK Tak Berhenti di SKK Migas

Kompas.com - 14/08/2013, 23:34 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan, untuk menyelamatkan pendapatan negara dari sektor energi dan mineral, penyelidikan dan penyidikan KPK tidak akan berhenti pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), tetapi juga pada sektor dan lembaga lain di bidang mineral. Alasannya, pendapatan negara dari sektor energi dan mineral nilainya besar sekali.

"Oleh sebab itu, selain migas, KPK juga akan memfokuskan pada sektor tambang seperti batu bara, emas, atau timah dan lainnya. Jika tanpa pengelolaan yang baik dan diikuti pengawasan yang efektif, potensi besar itu menguap semuanya. Hanya segelintir orang yang menikmati manfaatnya, tetapi rakyat tetap miskin," tegas Abraham saat dihubungi Kompas, Rabu (14/8/2013).

Sebut saja besarnya potensi pendapatan dari Blok Migas Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blok Migas Natuna di Lautan Natuna, tambang batu bara di Kalimantan, nikel di Sumatera dan Sulawesi, hingga migas dan mineral lainnya di Papua. Menurut dia, penangkapan terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan sejumlah pihak lainnya saat penyergapan KPK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam, merupakan langkah awal KPK mencegah dan memberantas korupsi di sektor energi dan mineral.

"Setelah memfokuskan pemeriksaan terhadap Kepala SKK Migas, KPK juga akan melihat kemungkinan keterkaitan pihak-pihak lainnya. Sebab, kejahatan itu, tak selalu berdiri sendiri," tambah Abraham.

Dalam Peta Jalan Tahun 2012 KPK, kata Abraham, ada tiga sektor di APBN yang bakal disoroti lembaganya. Selain energi, dua sektor lain adalah ketahanan pangan dan penerimaan pajak.

"Sektor-sektor ini, jika tanpa pengelolaan yang penuh tanggung jawab dan pengawasan, sia-sia saja menjadi milik Indonesia. Selain tak membayar royalti, nilai royaltinya juga tak sebanding dengan produksinya. Belum lagi jika penerimaannya bocor di APBN," papar Abraham saat berkunjung ke redaksi Kompas sebelum Lebaran lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com