Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Tak Percaya Lagi kepada DPR karena Korupsi

Kompas.com - 24/07/2013, 12:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari menyatakan, maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR adalah penyebab anjloknya kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat. Lebih tegas, ia mengatakan, korupsi yang dilakukan anggota DPR mendapatkan perhatian masyarakat karena posisinya sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk pengawasan.

"Korupsi saja (penyebabnya), korupsi di legislatif lebih news maker karena (DPR) lembaga pengawasan," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Terkait itu, politisi Partai Golkar tersebut berharap masyarakat pemilih tak terpengaruh dan tetap memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Ia khawatir, anjloknya kepercayaan masyarakat kepada politik akan memicu tingginya angka golput pada waktu pemilihan umum mendatang.

"Kecenderungannya (suara pemilih) terus turun dilihat di pemilihan gubernur dan bupati. Cuma yang bahaya kalau turun di pileg (pemilihan legislatif)," ujarnya.

Seperti diberitakan, berdasarkan penelitian Indikator Politik Indonesia, masyarakat dinilai sudah tidak percaya lagi pada politik. Semakin sering mengikuti berita politik, kepercayaan masyarakat kepada kehidupan politik semakin ambruk. Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik turut memengaruhi buruknya perspektif masyarakat terhadap politik.

Tidak hanya berdasarkan informasi yang disebarkan melalui surat kabar atau televisi, tetapi juga melalui media online atau jejaring sosial, sebanyak 72 persen responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Selain itu, masyarakat juga pesimistis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya. Masyarakat juga menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi.

"Ada dua dari 10 pemilih kita yang mengakses internet. Khusus bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan bahwa semakin sering mengakses internet, semakin rendah kepercayaan kepada politik, dan semakin jelek pandangan kepada politisi," ujar Burhanuddin dalam sebuah diskusi bertajuk "Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik", di Jakarta, Selasa (23/7/2013) sore.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pertengahan Juni 2013 lalu itu, Burhanuddin mengatakan, publik tidak percaya lagi kepada politik karena buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com