Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Gali Info Orang Dekat Ibu Negara Terkait Hambalang

Kompas.com - 15/07/2013, 19:46 WIB
Icha Rastika

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggali informasi mengenai Sylvia Sholehah alias Bu Pur terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketua Panitia Proyek Hambalang, Wisler Manalu, mengaku pernah diajukan pertanyaan seputar Bu Pur saat diperiksa KPK.

“Penyidik pernah tanya tapi kan saya enggak paham,” kata Wisler seusai diperiksa KPK, Senin (15/7/2013), sebagai saksi terkait penyidikan Hambalang.  

Mengenai pertanyaan penyidik kepadanya soal Bu Pur, Wisler mengaku tidak jelas. Dia mengingat nama itu pernah disebut penyidik karena terdengar sedikit aneh. “Saya itu enggak kenal lho itu orang mana, dari mana. Nama itu juga aneh, saya enggak pernah dengar. Sepintas-sepintas saja, tapi orangnya siapa, saya enggak paham,” ungkap Wisler.

Selebihnya Wisler mengaku tidak kenal dengan Bu Pur ataupun Sylvia. Menurut Wisler, dalam pemeriksaan hari ini dia lebih ditanya mengenai hubungannya dengan salah satu tersangka, Deddy Kusdinar.

Wisler juga mengaku telah menjelaskan kepada penyidik, sejumlah pertemuan antara pimpinan proyek pengadaan dan vendor. “Kalau kita panitia kan kalau misalnya mau bertemu, itu ya undangan di luar itu enggak ada. Kalau mereka ada pertemuan, di mana-mana nya itu,  kita enggak paham,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh Kompas.com dari KPK, Sylvia merupakan teman dekat Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono. Dia diduga berperan mempertemukan pimpinan proyek Hambalang dengan sejumlah vendor.

Pertemuan tersebut dilakukan di ruang kerja seorang petinggi kepolisian. Namun, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono mengaku tidak pernah mengenal nama Sylvia atau Bu Pur.

Adapun Bu Pur pernah diperiksa KPK sebagai saksi Hambalang sekitar Mei 2013. Dia diperiksa pada hari yang sama dengan Widodo Wisnu Sayoko. Saat itu, dalam jadwal pemeriksaan harian KPK, Widodo dan Sylvia ditulis sebagai saksi dari kalangan swasta.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Widodo dan Sylvia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mohammad Noor.

Informasi yang diperoleh Kompas.com dari KPK menyebutkan, Widodo diperiksa dalam kaitan dengan peran Andi selaku mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Penyidik KPK mengonfirmasi Widodo soal Andi yang diduga meminta bantuan agar proyek Hambalang digolkan. Informasi yang sama menyebut Widodo merupakan kerabat Presiden Yudhoyono. Namun, informasi soal hubungan Widodo dengan Yudhoyono ini juga dibantah Heru Lelono.

Sementara Bu Pur, seusai diperiksa KPK pada Mei lalu, memilih untuk bungkam dan menghindari sorotan kamera wartawan. Sementara itu, Widodo membantah diperiksa KPK. Widodo ketika itu mengaku kedatangannya ke KPK hanya untuk mengantarkan ibunya.  

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, KPK menetapkan tiga tersangka. Selain Deddy, KPK menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com