Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejelasan Konvensi Demokrat Masih Ditunggu

Kompas.com - 13/07/2013, 06:33 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —Kejelasan detail konvensi Partai Demokrat masih ditunggu publik. Disangsikan, keputusan pemenang konvensi sepenuhnya ditentukan oleh survei.

"Tujuh pokok pelaksanaan konvensi yang disampaikan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono harus dijabarkan lebih lanjut," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, di Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Menurut Hanta, ada kabar bahwa penentuan pemenang konvensi nantinya tidak hanya didasarkan pada hasil survei, tetapi juga oleh internal partai. "Jadi, ada semacam pembobotan. Sekian persen dari survei dan sekian persen lagi oleh internal partai. Hal ini yang harus diperjelas," tutur Hanta.

Kejelasan tentang detail pelaksanaan konvensi ditunggu oleh berbagai kalangan. Jika sudah ada kejelasan, menurut Hanta, baru dapat dinilai apakah konvensi Partai Demokrat hanya akal-akalan untuk memperbaiki citra partai ini atau benar-benar bertujuan mencari capres yang baik.

Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat Denny Kailimang menyatakan, kejelasan mengenai konvensi akan diberikan saat pengumuman komite konvensi. Ia memperkirakan, komite yang terdiri dari empat orang independen dan tiga orang internal Partai Demokrat itu mulai bekerja pada pekan depan. Karena itu, pengumuman mengenai pembentukan komite kemungkinan dilakukan pada pekan ini.  

Partai lain

Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menjelaskan bahwa peserta konvensi nantinya harus ikut menjelaskan visi dan misi Partai Demokrat ketika peserta itu melakukan sosialisasi. Keharusan ini juga berlaku bagi peserta konvensi dari partai lain. "Peserta non-kader Partai Demokrat itu pun harus non-aktif dari partainya," paparnya.

Hanta menilai, pada fase awal, Partai Demokrat sebaiknya tidak mengutamakan keharusan peserta konvensi untuk menjelaskan platform Partai Demokrat. Alasannya, tujuan konvensi bukan untuk mencari juru kampanye, melainkan untuk mencari pemimpin bangsa.

Kalau pada fase akhir, misalnya saat tersisa dua peserta, mereka diwajibkan menjadi kader Partai Demokrat, baru hal itu bisa diterima. "Karena sebagai capres Demokrat, mereka tentu harus memiliki platform yang sama dengan Demokrat," tutur Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com