Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Demokrat Tak Akan Vokal Protes KPK seperti PKS

Kompas.com - 12/07/2013, 17:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, partainya tidak akan bersikap seperti politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyikapi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menelusuri dugaan aliran dana tidak halal dalam Kongres Partai Demokrat. Ruhut menegaskan, Partai Demokrat tidak akan mengkritisi tindakan KPK layaknya para politisi PKS mengkritik habis penyidik KPK yang menahan Luthfi Hasan Ishaaq.

"Kami tidak akan intervensi, bedalah kami dengan PKS. Kalau kami, sudah masuk ranah hukum, maka tidak ada satu pun yang akan intervensi," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Jumat (12/7/2013).

Ruhut mengaku politisi Partai Demokrat tidak akan meniru gaya politisi PKS, Fahri Hamzah, yang terkenal vokal mengkritik KPK. Menurutnya, sikap mengkritik KPK hanya akan membuat partai ditertawai.

"KPK ini ibarat anak gadis yang makin dicintai. Kalau kita pakai gaya PKS, kodok pun bisa tertawa," seloroh Ruhut.

KPK tengah mendalami keterkaitan antara penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat 2010 dengan gratifikasi yang diduga diterima Anas. Diduga, ada aliran dana BUMN ke kongres tersebut. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang, KPK juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Hadiah tersebut diduga berupa Toyota Harrier dan hadiah lainnya yang belum diungkapkan KPK. Ruhut mengaku tak tahu-menahu soal adanya aliran dana BUMN ke Kongres Demokrat. Mantan tim sukses Anas Urbaningrum ini menyebutkan adanya kesaksian dari para pengurus DPC yang mengaku menerima sejumlah uang untuk memilih Anas adalah suatu hal yang tak terbantahkan.

Oleh karena itu, ia meminta KPK segera mengusut keterkaitannya ke Anas. Hal ini, sebut Ruhut, agar tidak lagi ada beban Partai Demokrat yang selalu dikaitkan dengan Anas meski mantan Ketua Umum PB HMI itu itu tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya yakin mau dibela lawyer yanghebat-hebat, mau pakai superman atau batman sekalipun, Anas tetap akan kena. Tinggal tunggu waktu saja. Kami berharap cepat agar tidak terus menyandera Demokrat," kata Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com