Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bermodal Besar, Hary Tanoe Dipilih Jadi Ketua Bappilu

Kompas.com - 03/07/2013, 20:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Tak sampai setahun masuk ke Partai Hanura, pengusaha Hary Tanoesoedibjo langsung dilantik sebagai Ketua Bapilu partai tersebut. Alasan pengangkatan, Hary, pengusaha media, memiliki modal politik yang besar.

Hal ini diungkapkan oleh politisi Hanura, Yuddy Chrisnandi, mantan Ketua Bappilu. “Sejak Pak HT masuk ke Hanura, Pak Wiranto merasa belum ada gebrakan. Akhirnya saya dan Pak Wiranto berdiskusi. Kami sampai pada kesimpulan supaya Pak HT betul-betul bisa memberikan jasanya secara all out, maka diberikan posisi yang strategis sebagai Ketua Bapilu,” ujar Yuddy saat dihubungi, Rabu (3/7/2013).

Yuddy mengaku diminta Wiranto meyerahkan posisinya kepada Hary Tanoe sejak tiga bulan lalu. Dia pun mengaku legowo dan menyerahkan posisi itu kepada Hary Tanoe. “Tapi dengan catatan bahwa semua strategi pemilu yang saya dan tim kembangkan sudah paten sehingga tinggal dijalankan saja oleh Pak HT,” ucap Yuddy.

Yuddy tak menampik tudingan bahwa keberadaan Hary Tanoe sebagai Ketua Bapilu sangat diperlukan terutama dari segi modal politik yang besar. “Kalau Pak HT diberikan amanah yang besar, siapa tahu bisa lebih all out untuk membesarkan partai. Bisa dari iklan karena Pak HT kan juga pusat aset Hanura apalagi dikabarkan dia punya kekayaan triliuan yang siap untuk jadi modal politik,” imbuh mantan politisi Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan, Partai Hanura melantik bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Bapilu Partai Hanura. Padahal, Hary baru saja bergabung ke partai ini setelah keluar dari Partai Nasdem. Hary keluar karena berseteru dengan pendiri Partai Nasdem, Surya Paloh.

Dengan kekuatan modal yang kuat, Partai Hanura sberharap mendapatkan limpahan dana dan juga bantuan publikasi melalui jaringan media MNC Group yang dimiliki Hary. Tak lama setelah dilantik sebagai Ketua Bapilu Partai Hanura, Hary dipilih menjadi bakal cawapres, mendampingi Ketua Umum Wiranto yang maju sebagai bakal capres. Deklarasi pasangan ini digelar pada Selasa (2/7/2013) kemarin, di Hotel Mercure, Jakarta Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com