Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Poso 2 Kali Berlatih di Gunung

Kompas.com - 14/06/2011, 17:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah, sempat berlatih militer (tadrib asykari) sebanyak dua kali sebelum menyerang polisi di pos polisi di Jalan Emi Saelan, tepatnya di depan Kantor BCA di Palu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, latihan pertama dilakukan di Pegunungan Biru di Desa Tambara, Poso Pesisir, selama empat hari pada bulan Agustus 2010.

Pelatihan kedua dilakukan di pegunungan di daerah Malino III di Kecamatan Soyo, Morowali. "Pelatihan kedua dilakukan tujuh hari sebelum penembakan di depan Kantor BCA," kata Anton saat jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (14/6/2011).

Dalam jumpa pers itu diperlihatkan barang bukti penangkapan di berbagai lokasi, di antaranya senjata api rakitan, senjata api jenis V2 milik polisi, senjata api bentuk pena, dan bahan peledak.

Anton menjelaskan, 18 orang ditangkap di lima wilayah. Tiga di antaranya tewas. Di Poso, lima orang ditangkap, yakni Aryanto Haluta alias Abu Jafar alias Anto alias Jafar, Rafli alias Furqon, Anang Muhtadi alias Papa Enal, Maman Susanto alias Papa Azzam, dan Ali Miftah alias Ardan Wirayuda alias Ali Firmansyah alias Ali Ibrahim alias Amri Rifki.

Dua orang tewas saat baku tembak di pegunungan di Poso, yakni Dayat dan Faruk. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ditangkap dua orang, yakni Hari Kuncoro alias Husen alias Bahar dan Sugeng Setiaji alias Tio pada 9 Juni 2011.

Di Bandung, Jawa Barat,  ditangkap Budi Untung. Menurut Polri, Untung lalu tewas akibat serangan jantung. Di Kalimantan Timur, jelas Anton, ditangkap dua orang, yakni Muhammad Sibghotulloh alias Faisal alias Musaf alias Hani dan Yuwardi. Terakhir, di Jakarta, ditangkap enam orang, yakni Santhanam alias Santana, Martoyo, Jumarto, Umar, Paimin, dan Budi Supriadi.

Menurut Anton, alasan mereka menyerang polisi adalah untuk membalas dendam terhadap penangkapan para pemimpin mereka, seperti Abu Bakar Ba'asyir, Dr Azhari, Noordin M Top, dan Dulmatin. Selain itu, polisi dianggap sebagai perisai hukum demokrasi yang bertentangan dengan hukum syariat Islam.

"Paham radikal mereka diperoleh dari kelompok Jamaah Islamiyah yang pernah masuk ke Poso di mana jihad hukumnya wajib dengan cara mengangkat senjata. Awalnya mereka mengumpulkan senjata. Setelah semakin kuat, mereka akan melakukan amaliyah jihad yang lebih besar," tutur Anton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com