Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebutkan, data milik kementerian, lembaga, dan pemerintah yang terdampak serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) tak bisa dikembalikan.

Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menjelaskan, pihaknya sudah berupaya menangani dampak peretasan PDN, termasuk memulihkan data yang terdampak serangan tersebut.

Proses penanganan tersebut dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kepolisian.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," ujar Herlan kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Baca juga: Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya Back Up

Direktur Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menegaskan data yang dikunci oleh pihak peretas tersebut masih tetap berada di dalam server PDN.

Dia juga memastikan bahwa pihak peretas tidak dapat mengeluarkan atau mengambil data tersebut, karena sistem PDN saat ini sudah diisolasi dan tak bisa diakses dari luar.

"iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga," kata Usman.

"Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak atik oleh dia termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pusat Data Nasional mengalami gangguan sejak Kamis (20/6/2024). Akibatnya sejumlah layanan publik di kementerian/lembaga ikut terdampak.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, gangguan pada sistem PDN Kementerian Kominfo akibat serangan siber.

Baca juga: Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Menurut dia, penyerang atau peretas mengirimkan malware dan mengenkripsi data di PDN, lalu meminta tebusan sebesar 8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lock bit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta investigasi terhadap gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN) terus dilakukan supaya kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal," kata Wapres saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024).

"Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan (investigasi) oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” ucapnya.

(Penulis: Tria Sutrina | Editor: Dani Prabowo)