Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak mengategorikan daun kratom masuk dalam golongan narkotika.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menjawab soal legalitas daun kratom menyusul pengaturan tata niaga yang bakal ditetapkan pemerintah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

"Dari Kemenkes itu mengategorikan tidak dalam kategori narkotika," kata Moeldoko, Kamis.

Diketahui, legalitas daun kratom masih belum bisa dipastikan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri memasukan daun kratom sebagai NPS di Indonesia dan merekomendasikannya ke dalam jenis narkotika golongan 1 dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 lantaran memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran.

Baca juga: Terima Banyak Keluhan Soal Pengelolaan Kratom, Moeldoko: Masyarakat Harus Dapat Kepastian

Moeldoko pun tidak memungkiri, kratom disebut-sebut memiliki efek sedatif atau penenang. Namun efek ketergantungannya cukup rendah.

Dia bilang, sekitar 18.000 keluarga di Kalimantan Barat banyak menggantungkan hidupnya pada tanaman ini.

Secara tradisional, tanaman ini juga dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Barat sejak lama. Menurut warga sekitar, kratom menjadi kekuatan dan sumber energi.

"Apa ada ketergantungannya? Rendah ketergantungannya. Kan dari ketergantungan baru kecanduan, itu cukup rendah," ungkap Moeldoko.

"Kalau itu memang tak berbahaya dan dalam jumlah besar. Sama saja kopi kalau kita kebanyakan juga repot, rokok juga begitu, tembakau juga gitu. Ya kita masukkan dalam tahap yang proporsional," imbuh Moeldoko.

SHUTTERSTOCK/SARAYUT_SY Ilustrasi tanaman kratom.

Ia meminta semua pihak untuk menunggu riset lanjutan dari Kemenkes, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Termasuk kata dia, mungkin atau tidaknya kratom diperjualbelikan di dalam negeri.

"Status (legalitasnya) sampai sekarang tadi, ya Kemenkes mengatakan tidak masuk dalam kategori narkotika. Legalitasnya ya batasannya ada di situ, apa yang disampaikan Kemenkes," sebutnya.

Di kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan mengikuti aturan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terkait legalitas daun kratom.

"Kesehatan kita ikut ininya WHO ya, jadi WHO masih masukin ini dalam kajian," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom