Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Kompas.com - 14/06/2024, 22:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, tingkat inflasi di Indonesia menurun dan terkendali rendah dalam 10 tahun terakhir.

Bahkan, termasuk yang terendah di dunia pada saat ini.

Tercatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2,84 persen YoY, terjaga di kisaran target 2,5 plus minus 1 persen.

"Tren inflasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurun dan terkendali rendah," kata Perry dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024).

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Ia menuturkan, inflasi di sebagian besar daerah juga berada dalam kisaran target. Menurut Perry, hal ini didukung eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Begitu pula konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam koordinasi erat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPID).

"Termasuk gerakan nasional pengendalian inflasi pangan GNPIP yang secara massal di berbagai daerah," ucap dia. 


Oleh karena itu, bank sentral memperkirakan inflasi pada sisa tahun 2024 dan tahun 2025 akan tetap terkendali rendah, dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

Ia meyakini, inflasi yang rendah menjadi faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Jaga Inflasi, Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 52,56 Triliun

Di sisi lain, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kondisi global yang masih bergejolak ini, ia menyebut kebijakan moneter akan konsisten menjaga stabilitas dengan memastikan inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil.

"Sementara itu untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, kebijakan makroprudensial longgar antara lain melalui insentif likuiditas yang besar kepada perbankan kami berikan untuk penyodoran kredit pembiayaan ke berbagai sektor," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com