Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Diharap Mau Dengarkan Suara KPK soal Seleksi Capim

Kompas.com - 11/06/2024, 15:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharap mendengarkan masukan dari lembaga antirasuah itu buat menjaring para kandidat pengganti pimpinan saat ini yang akan habis masa jabatannya.

Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, sebaiknya Pansel Capim juga menampung suara dan keinginan dari lembaga antirasuah itu mengenai pimpinan seperti apa yang diharapkan.

Mantan auditor Bank Dunia itu mengatakan, Pansel Capim KPK seharusnya bertanya kepada pegawai, pimpinan, hingga Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sebab menurut dia, pegawai KPK justru menjadi pihak yang paling memahami kebutuhan lembaga.

“Kita tahu pasti kira-kira pimpinan kita kayak apa tuh yang ideal,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Pihak Hasto Resmi Laporkan Penyidik yang Sita Hp ke Dewas KPK


Di sisi lain, Pahala meminta Pansel Capim berani menolak intervensi atau "calon titipan" dari instansi tertentu dalam proses seleksi.

Sebagaimana diketahui, banyak pihak menyebut terdapat semacam “mitos” di dalam pimpinan KPK harus terdapat perwakilan polisi, kejaksaan, maupun organisasi masyarakat (Ormas).

“Pansel berintegritas kita baca, menurut kita pegawai, satu, paling enggak dia berani menolak intervensi bahwa harus ada jatah ini, jatah itu, dia bilang enggak. Kita tes saja semua gitu kan,” ucap Pahala.

Menurut Pahala, jika memang terdapat peserta seleksi yang bagus, apapun latar belakangnya bisa layak lolos.

Baca juga: Pengacara: Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Strategi Pemenangan Pilkada Serentak PDI-P

Pahala hanya menekankan supaya Pansel Capim KPK benar-benar menyeleksi dengan adil, seperti penggunaan asesmen maupun skors, alih-alih titipan.

“Jadi enggak ada titipan bahwa ini, jalur ini harus ada wakil, jalur itu harus ada wakil, kira-kita gitu,” kata Pahala.

Pahala juga mengingatkan supaya seleksi Capim KPK tidak dilakukan seperti pada periode-periode sebelumnya yang prosesnya terlalu panjang.

Menurut dia, banyak kandidat yang dinilai cakap malah gugur dalam tahapan asesmen yang dilakukan konsultan.

Baca juga: Ketua KPK Bantah Pemeriksaan Hasto PDI-P Politis: Yang Kami Perintahkan Tangkap Harun Masiku

Adapun konsultan itu ditunjuk dan hasilnya ditetapkan oleh Pansel.

Pahala juga menganggap, tes seperti Computer Assisted Test (CAT) dan sejenisnya tidak perlu dilakukan ketika menyeleksi Capim KPK.

Sebab, Pansel tidak diberi tugas oleh presiden untuk memilih pegawai perkantoran maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Padahal yang kita cari ini pimpinan loh, kita bukan nyari officer. Kalau nyari CPNS kamu boleh tes CAT atas semacamnya,” tutur Pahala.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com