Yakin Tak Jadi Ladang Korupsi, BP Tapera: Kami Diawasi OJK, BPK, hingga KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Sugiyarto mengeklaim bahwa uang hasil iuran peserta akan dikelola secara baik, karena diawasi secara ketat oleh otoritas terkait.

Klaim itu disampaikan Sugiyarto, sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat bahwa program Tapera akan menjadi ladang baru untuk praktik korupsi.

“Pengawasan pengelolaan dana Tapera secara langsung dilakukan oleh Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Sugiyarto dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Tapera, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

Selain itu, lanjut Sugiyarto, BP Tapera juga mendapatkan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap proses pengelolaan dana.

Dia menambahkan bahwa dari sisi pelayanan untuk peserta, Tapera juga diawasi langsung oleh Ombudsman RI. Hal ini untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada setiap peserta.

“Kami BP Tapera juga mendapatkan monitoring pencegahan korupsi dari KPK, serta kemudian ada pengawasan kualitas layanan publik dari Ombudsman RI,” kata Sugiyarto.

Diberitakan sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) khawatir program iuran wajib Tapera yang dijalankan pemerintah dikhawatirkan menjadi ladang baru untuk praktik korupsi.

Baca juga: YLKI: Prinsip Gotong Royong Tapera Tak Bisa Disamakan dengan BPJS Kesehatan

Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan bahwa hal tersebut karena tak ada jaminan bagi warga untuk bisa membeli rumah, dari uang iuran yang dibayarkan lewat pemotongan gaji setiap bulan.

“Masyarakat sendiri sudah menilai, kalaupun mereka dipotong dari gajinya tiga persen, itu untuk waktu 10 tahun 20 tahun itu belum menghasilkan apa-apa,” ujar Agus kepada wartawan di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2024).

Menurut Agus, besaran potongan gaji untuk iuran Tapera selama bertahun-tahun belum tentu cukup untuk membeli rumah. Apalagi, harga-harga akan terus mengalami perubahan, bahkan meningkat karena adanya inflasi.

“Masyarakat kan sekarang sudah cerdas, beberapa bahkan sudah menghitung walaupun 100 tahun belum tentu bisa membeli perumahan karena kan ada inflasi,” kata Agus.

“Kemudian belum tentu juga umur kita sampai di situ, dan anak kita yang mewarisi juga jangan-jangan dipersulit nanti untuk mengurus prosesnya,” sambung dia.

Baca juga: Buruh Bakal Gelar Demo Tolak Tapera secara Nasional pada 27 Juni 2024

Selain itu, lanjut Agus, uang iuran yang ditarik dari gaji bulanan setiap pekerja juga berpotensi diselewengkan dalam proses pengelolaannya.

Sebab, uang yang dibayarkan warga akan tersimpan dalam jangka waktu yang panjang dan sulit untuk dipantau secara berkala.

Dia kemudian mencontohkan kasus mega korupsi asuransi Jiwasraya hingga Asabri, yang akhirnya terungkap setelah para pesertanya bertahun-tahun menyetorkan iuran.

Dalam kasus-kasus tersebut, negara tak bisa menanggung dan menalangi kerugian yang dialami para warga.

“Kalau melihat tren-tren ya kasus asuransi banyak yang bermasalah, kayak Jiwasraya Asabri dan lain-lain pada akhirnya pemerintah juga tidak bisa menalangi. Ketika itu dikorupsi pada akhirnya masyarakat lagi yang menanggung,” kata Agus.