Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Pertamina Akuisisi Perusahaan Asal Brasil untuk Produksi Bioetanol

Kompas.com - 10/06/2024, 16:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Pertamina untuk mengakuisi perusahaan asal Brasil yang memproduksi gula dan etanol.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, perintah itu bertujuan agar pemerintah mendapat pasokan bahan baku bioetanol.

Menurut Luhut, ke depannya pemerintah berencana menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor.

Hal itu juga terkait keinginan pemerintah untuk menurunkan kadar polusi udara di Jakarta.

"Presiden tadi juga sudah memutuskan Pertamina nanti akan akuisisi perusahaan, sekarang lagi diuji. Untuk mengambil tadi, untuk mensuplai gula dan juga etanol" ujar Luhut saat memberikan sambutan pada peringatan HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-52 yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Soal Bersedia Jadi Penasihat Prabowo, Ini Kata Luhut

"Sehingga karena cuaca yang jelek ini apa namanya, air pollution yang sangat tinggi di Jakarta, kita akan ganti bensin itu dengan secara bertahap dengan bioetanol," lanjutnya.

Luhut mengungkapkan, rencana pergantian penggunaan bensin ke bioetanol bertujuan menurunkan kadar sulfur dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Selain itu, pemerintah ingin agar Indonesia punya sumber energi alternatif selain bensin.

"Untuk menurunkan sulfur kita di bawah 500, sampai mungkin 50 atau 60. Nah ini dalam 3 tahun, 2 tahun ke depan, kita akan bisa capai," ungkap Luhut.

"Sehingga nanti Pertamina akan memiliki apa namanya, sumber energi di Brazil itu akan membuat ketahanan energi kita bagus," lanjutnya.

Baca juga: Usai Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tak Khawatir, Luhut Ungkap Kekesalan

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengungkapkan perintah Presiden Jokowi kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja.

Menurut Luhut, Presiden pun telah memerintahkan dirinya untuk menindaklanjuti akuisisi itu.

Setelah ini pemerintah Indonesia sedang melakukan langkah teknis untuk meneruskan akuisisi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPT: Teroris 'Bomber' Itu Korban, Bosnya Enggak Mau Jadi Pelaku

BNPT: Teroris "Bomber" Itu Korban, Bosnya Enggak Mau Jadi Pelaku

Nasional
Harun Masiku Disebut Tak Mungkin Buron 4,5 Tahun Tanpa Dibiayai Pihak Tertentu

Harun Masiku Disebut Tak Mungkin Buron 4,5 Tahun Tanpa Dibiayai Pihak Tertentu

Nasional
Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

Nasional
Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Nasional
PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

Nasional
Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Nasional
Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Nasional
Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Nasional
Kepala BNPT Sebut Indonesia 'Zero Terrorist Attack' Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Kepala BNPT Sebut Indonesia "Zero Terrorist Attack" Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Nasional
Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Nasional
Demi 'Golden Ticket', PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Demi "Golden Ticket", PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi 'Online' yang Sudah Terdeteksi

Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi "Online" yang Sudah Terdeteksi

Nasional
Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus 'Do Something'

Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus "Do Something"

Nasional
Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Nasional
Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com