Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aidil Aulya
Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Kompas.com - 30/05/2024, 12:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Praktik inilah yang berulang dari satu siklus pemilihan ke siklus pemilihan berikutnya, menciptakan efek domino dan lingkaran setan di mana korupsi dan ketidakadilan terus direproduksi.

Struktur kekuasaan, ketergantungan ekonomi, dan kurangnya akuntabilitas menciptakan lingkungan yang subur bagi praktik korupsi dan politik uang.

Untuk memutus siklus ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem politik, peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang lebih kuat, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pada politisi.

Antonio Gramsci memperkenalkan konsep hegemoni, di mana kelas penguasa memanipulasi budaya dan ideologi untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Di Indonesia, hegemoni ini diwujudkan melalui politik uang, di mana para elite menggunakan sumber daya finansial mereka untuk memengaruhi hasil pemilihan dan memastikan dominasi mereka tetap terjaga.

Ini menciptakan ilusi demokrasi, padahal yang terjadi adalah oligarki terselubung di mana kekuasaan hanya berotasi di kalangan elite tertentu.

Setelah pilkada usai, biasanya muncul kesadaran susulan masyarakat bahwa hidup dan daerahnya tidak banyak berubah. Jalan-jalan tetap berlubang, pelayanan publik tetap buruk, dan korupsi merajalela.

Kepala daerah yang dipilih hanya muncul insidental ataupun muncul karena adanya undangan ikatan jasa dari internal penyokongnya.

Untuk memutus siklus politik uang dan mengakhiri dominasi modal dalam Pilkada, diperlukan upaya bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Reformasi sistem politik, pendidikan politik yang intensif, dan penegakan hukum yang tidak pandang orang harus menjadi prioritas utama.

Masyarakat juga harus diberdayakan secara ekonomi agar tidak lagi menjadi sasaran empuk. Tanpa upaya yang holistik dan berkelanjutan, demokrasi akan terus terperangkap dalam ilusi dan janji kosong.

Pada akhirnya, politik yang muncul di pilkada nanti mungkin bukan hanya tentang kekuasaan dan uang saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa tertawa di tengah kesulitan.

Mungkin itulah seni politik Indonesia yang sesungguhnya: kemampuan untuk menemukan humor di setiap sudut tragedi politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com