Jokowi Minta Pembuatan Aplikasi Pemerintah Sekadar Proyek Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan supaya kebijakan pembuatan aplikasi institusi pemerintahan beriorientasi proyek harus dihentikan supaya tidak membuat birokrasi semakin rumit.

Jokowi kemudian mencontohkan salah satu instansi yang membuat perencanaan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun khusus untuk membuat aplikasi baru.

Padahal, di kementerian sudah terdapat ratusan aplikasi yang dibuat.

Baca juga: Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. bayangkan," kata Jokowi saat memberi sambutan di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama (kondisinya) di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," sambung Jokowi.

Baca juga: Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Presiden mengatakan, saat ini terdapat 27 ribu aplikasi milik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Menurutnya, puluhan ribu aplikasi itu berjalan masing-masing sehingga tidak sinkron satu dengan lainnya.

Akibatnya, fungsi satu aplikasi dengan lainnya saling tumpang tindih dan menyebabkan pelayanan publik lebih sulit.

"Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat. Enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan agar mulai 2024 ini pemerintah pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru. Selain tidak efektif, pembuatan aplikasi baru juga menelan anggaran yang besar.