Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Hobi Gonta-ganti Aplikasi, Jokowi: Orientasinya Proyek

Kompas.com - 27/05/2024, 14:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai pemerintah daerah (pemda) dan jajarannya terlalu sering mengganti aplikasi pelayanan publik setiap ada pergantian kepala daerah maupun kepala satuan kerja perangkat daerah.

Menurut Jokowi, pemda sering menggonta-ganti aplikasi karena memiliki orientasi proyek dan ia meminta praktik tersebut harus dihentikan.

"Di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi, orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujar Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Jokowi menuturkan, situasi di kementerian dan lembaga tingkat pusat juga tidak berbeda.

Ia menyebutkan, secara total saat ini 27.000 aplikasi di Indonesia yang berfungsi sebagai pelayanan publik.

Jokowi pun meminta agar jumlah aplikasi itu tidak lagi bertambah karena kebanyakan aplikasi berjalan sendiri-sendiri dan tidak sinkron dengan aplikasi lainnya.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru, setop, karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," kata mantan wali kota Solo itu.

Jokowi menjelaskan, selain tidak efektif, pembuatan aplikasi baru juga menelan anggaran yang besar.

Kepala Negara mencontohkan, ada salah satu instansi yang membuat perencanaan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun khusus untuk membuat aplikasi baru.

Baca juga: Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Padahal di satu kementerian sudah ada ratusan aplikasi yang pernah dibuat.

"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai utk membikin aplikasi baru, di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bbayangkan," kata Jokowi.

Presiden pun menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.

Ia mengingatkan, negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com