Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Enggak Usah Takut sama Polisi

Kompas.com - 24/05/2024, 16:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengkritik represivitas kepolisian yang dianggap semakin menjadi-jadi belakangan ini.

Dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024), Megawati mengungkit tindakan berlebih kepolisian pada sebuah demonstrasi hingga seorang demonstran perempuan dilarikan ke rumah sakit.

Ia juga mengaku tidak suka melihat kepolisian menyemprot demonstran dengan mobil water canon.

"Saya protes sama polisi. Enggak boleh (demo)? Saya bilang, apakah tidak boleh hak demonstrasi? Lalu apa alasannya dan dia seorang perempuan lho sampai digotong ke rumah sakit," ucap Megawati.

Baca juga: Megawati Bergetar Ucapkan Terima Kasih ke Pemilih PDI-P

"Aduh, tidak usah takut, deh, sama polisi. Polisi juga orang, punya istri, punya keluarga," lanjutnya.

Ia kemudian menyinggung bahwa ia turut terlibat dalam pemisahan Polri dengan TNI yang mulanya merupakan satu kesatuan dalam ABRI.

Megawati juga mengenang dirinya sempat dipanggil polisi ketika menjadi salah satu tokoh Reformasi melawan Orde Baru.

"Kok sekarang diam? Saya ketawa sendiri, hehe. Yang salah polisinya atau kitanya nih, sampai takut sama polisi doang, hehe. Kan nih kebalik-balik kan republik ini. Hehe," kata dia.

Megawati juga menyinggung bahwa seorang Kapolri "dijadikan" oleh DPR.

Baca juga: Puji Ahok, Megawati: Orang yang Berani di PDI-P Hanya yang Mantap, Tidak Goyang-goyang

Dalam pidato politiknya, Megawati menyinggung banyak ketidaksetujuannya terhadap situasi sosial-politik bangsa belakangan ini.

Ia, misalnya, menyinggung kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2024.

Ia juga mengungkit soal pengerahan aparat keamanan dalam kampanye Pemilu 2024 serta bungkamnya KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ibunda Ketua DPR Puan Maharani itu juga mengkritik soal rancangan revisi Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Penyiaran yang hendak melarang tayangan jurnalisme investigatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com