Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan PDI-P Tentukan Sikap Politik di Rakernas, Budi Arie: Terserah Mereka

Kompas.com - 24/05/2024, 15:19 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi enggan mengomentari rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang akan menyatakan sikap politik dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) Kelima mereka hari ini, Jumat (24/5/2024).

Budi Arie menuturkan, sikap politik partai berlambang Banteng Moncong Putih itu merupakan hak organisasi PDI-P.

“Itu hak politiknya PDI-P, haknya setiap organisasi untuk memutuskan (sikap politik) sesuai dengan aspirasi dan keinginan organisasi tersebut,” kata Budi Arie dalam konferensi pers, Jumat (25/4/2024).

Baca juga: Andika Perkasa-Andi Widjajanto Hadiri Rakernas PDI-P Kenakan Baju Partai

Projo yang mendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka enggan ikut campur terhadap sikap PDI-P.

Budi Arie yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu juga menyatakan, pemerintah pun tidak akan ikut campur atas sikap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

“Posisi pemerintah tidak campur, itu haknya (PDI-P) terserah mau mutusin apa saja kita enggak mau ikut campur,” kata Budi Arie.

“Kita enggak ikut campur, terserah organisasi mau di luar (pemerintahan) boleh, enggak juga enggak apa-apa, terserah saja kita enggak ikut campur dalam mengambil keputusan begitu,” ucapnya.

Baca juga: Momen Ganjar-Mahfud Apit Megawati di Pembukaan Rakernas PDI-P

Sebagai informasi, Rakernas PDI-P digelar selama tiga hari mulai hari ini hingga Minggu (26/5/2024) di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sempat menyebut rakernas akan membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Namun demikian, Hasto mengingatkan bahwa keputusan PDI-P berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan kebijakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hasto memberikan sinyal bahwa PDI-P akan mengumumkan sikapnya, oposisi atau koalisi, setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

Baca juga: Hadiri Rakernas V PDI-P, Mahfud Singgung soal Konsistensi Berjuang

Namun, Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rakernas PDI-P dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com