Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyerahkan proses Peninjauan Kembali (PK) kedua Djoko Susilo kepada majelis hakim di Mahkamah Agung (MA).

Djoko merupakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri yang menjadi terpidana kasus korupsi proyek simulator surat izin mengemudi (SIM). Kasusnya ditangani KPK.

“Kita serahkan saja kepada majelis hakim PK-nya,” kata Nawawi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nawawi mengatakan, pihaknya memahami Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 34/PUU-XI/2013 membuat PK bisa diajukan lebih dari satu kali.

Adapun perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 diajukan Antasari Azhar. Ia menggugat ketentuan KUHAP yang mengatur PK hanya bisa satu kali. Permohonannya dikabulkan sehingga PK bisa diajukan lebih dari satu kali.

Meski demikian, nawawi menekankan adanya azas litis finiri oportet yang berarti bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

Menurutnya, jika tidak ada akhir maka akan memunculkan pandangan negatif pada peradilan dan tidak  kepastian hukum.

“Jika tak ada akhirnya, maka tak akan ada kepastian hukumnya, dan pada akhirnya dapat memunculkan sinisme, lain hakim lain putusan,” ujar Nawawi.

Baca juga: MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Sebelumnya, kuasa hukum Djoko Susilo, Juniver Girsang mengkonfirmasi kliennya kembali mengajukan PK ke MA dalam kasus simulator SIM.

Perkara kliennya telah teregister dengan Nomor Perkara 756 PK/Pid.Sus/2024. Permohonan itu masuk pada 20 April lalu.

“Status dalam proses pemeriksaan Majelis,” sebagaimana dikutip dari situs MA.

Perkara PK Djoko yang kedua ini akan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Suharto dengan empat anggotanya, H. Ansori, Sinintha Yuliansih Sibarani, Jupriyadi, dan Prim Haryadi.

Perjalanan Kasus Djoko

Djoko sebelumnya telah menempuh upaya hukum dari pengadilan tingkat pertama hingga upaya hukum luar biasa atau PK.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mulanya menghukum Djoko 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan itu dibacakan pada September 2013.