Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Kompas.com - 22/05/2024, 15:51 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga supaya mencegah kekeliruan dalam menjalankan kewenangan dan program karena mudah tersebar di media sosial akibat tuntutan masyarakat semakin tinggi.

"Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan. Ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Jokowi juga mengingatkan program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar di masa mendatang karena tuntutan pembangunan.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan persaingan antarnegara bakal semakin ketat.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun


"Dan juga kompetisi antarnegara akan semakin ketat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara yang berkembang," ucap Jokowi.

"Sehingga sekali lagi kecepatan itu sangat diperlukan. Ketepatan itu sangat diperlukan," sambung Jokowi.

Jokowi mengimbau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berinovasi dalam penggunaan teknologi buat menjalankan tugas.

"Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform early detection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Mantan wali kota Solo ini lantas menganalogikan kinerja BPKP dengan pembangunan rel kereta.

Ia menyebutkan, BPKP yang memastikan agar rel yang dibangun lurus, begitu pun memastikan agar kereta tersebut berjalan cepat dan tepat sampai tujuan.

Hal ini sejalan dengan peran besar BPKP yang terus mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu," ujar Jokowi.

Baca juga: Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Jokowi mengatakan, jika banyak dihambat, pembangunan bakal mandek bahkan jalan di tempat. Ia pun menyebutkan tidak akan ada lagi yang mau menjadi pimpinan proyek.

"Kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat. Ditunjuk dari pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja'. Kan lucu, biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas, tepat," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com