Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

“Selanjutnya akan kami serahkan ke pimpinan untuk diparipurnakan supaya menjadi draf resmi usulan DPR, dan setelah itu nanti itu pimpinan DPR akan mengirim ke presiden,” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dikutip dari Antaranews, Jumat (17/5/2024)

Baca juga: RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Kemudian, dia menyebut bahwa pihaknya akan menunggu surat presiden (Surpes) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk bersama membahas RUU Kementerian Negara.

“Nanti akan kami bahas bersama dengan pemerintah, kami menunggu presiden bisa mengirimkan Supres-nya dan wakilnya siapa menteri yang ditunjuk untuk membahas ini,” kata Supratman.

Dia juga mengatakan, dalam rapat paripurna akan ditugaskan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang ditunjuk untuk membahas draf revisi UU Kementerian Negara bersama Pemerintah.

“Itu kan harus dibacakan lagi di paripurna kemudian ditugaskan ke siapa, apakah ke Baleg lagi, atau mungkin di AKD yang lain,” ujar Supratman. .

Kemudian, pihaknya bersama perwakilan Pemerintah yang ditunjuk akan melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU terkait untuk diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat I.

Baca juga: Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

“Begitu kami paripurnakan dan suratnya dikirim ke presiden drafnya, Pemerintah punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan DIM maupun wakilnya yang akan membahas UU,” katanya.

Untuk diketahui, sembilan fraksi di Baleg DPR menyetujui draf revisi UU Kementerian Negara. Tetapi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan persetujuan dengan catatan.

Tiga poin perubahan

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, terdapat tiga materi yang diubah dalam draf RUU Kementerian Negara.

Salah satunya mengubah Pasal 15 yang sebelumnya diatur jumlah menteri dalam satu kabinet, 34 orang. Kini, jumlah menteri bisa saja tidak lagi 34 orang.

"Pertama, Penjelasan Pasal 10 dihapus. Kedua, Perubahan Pasal 15. Ketiga, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-undang di Ketentuan Penutup," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Baleg, Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat.

Pasal 10 dalam UU Kementerian Negara yang ada saat ini memuat kata wakil menteri adalah pejabat karier.

Baca juga: PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Dalam draf Revisi UU Kementerian Negara keberadaan wakil menteri sebagai pejabat karier dan bukan anggota kabinet sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Materi perubahan yang kedua, yaitu soal Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pasal itu sebelumnya mengatur tentang keseluruhan jumlah kementerian, yaitu 34. Lalu, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, materi muatan tambahan yaitu ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-undang Kementerian Negara. Materi ini akan ada di Ketentuan Penutup.

Baca juga: Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran