Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti mengatakan, ada satu opsi untuk mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara selain melalui proses di DPR RI.

Menurut Bivitri, UU Kementerian Negara bisa diubah melalui pengujian materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, hasilnya tidak bisa dipastikan karena tergantung dari penafsiran hakim konstitusi.

Bivitri juga menyebut, cara tersebut bakal memakan waktu karena MK masih sibuk mengurus sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

“Karena selama PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pileg berlangsung, semua perkara PUU (Pengujian Undang-Undang) dihentikan dulu. Jadi baru bisa dimulai lagi nanti sekitar akhir Juni (2024),” kata Bivitri kepada Kompas.com, Senin (13/5/2024).

“Tapi, ya lagi-lagi apa yang tidak mungkin? Ingat saja putusan 90 (syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden) yang juga diam-diam masuk dan tiba-tiba diputuskan,” ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Sebelumnya, Bivitri mengatakan, revisi UU Kementerian Negara tidak mungkin dilakukan pada pemerintahan saat ini karena tidak ada dalam prioritas legislasi tahun 2024.

Meskipun, UU Kementerian Negara masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2019. Tetapi, tidak tertulis akan dilakukan pada 2024.

“Secara teori, tidak boleh presiden membuat kebijakan sepenting ini pada masa lame duck (masa transisi) seperti ini,” kata Bivitri.

Dia juga menilai, tidak ada kepentingan negara untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengubah jumlah kementerian.

“Semata-mata ini kepentingan untuk membagi kekuasaan,” katanya.

Lebih lanjut, Bivitri mengatakan, apabila revisi UU Kementerian Negara dilakukan atau Perppu diterbitkan pada periode akhir pemerintahan Jokowi, maka menunjukkan pemerintahan ke depan adalah periode ke-3 Jokowi.

“Kalau perubahan/Perppu (UU Kementerian Negara) dilakukan sekarang juga, benar-benar menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran adalah semacam periode ke-3 Jokowi,” kata Bivitri.

Baca juga: Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Butuh revisi UU Kementerian Negara

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, revisi UU Kementerian Negara diperlukan apabila pemerintahan Prabowo-Gibran akan melakukan penambahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40.

"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," kata Junimart dikutip dari Antaranews pada 10 Mei 2024.

Sebab, menurut dia, pada Pasal 12,13, dan 14 UU Kementerian Negara telah mengatur tentang pembatasan jumlah bidang kementerian, yakni sebanyak 34.

"Disebutkan paling banyak 34 kementerian, dengan rincian 4 menko (menteri koordinator), dan 30 menteri bidang,” ujarnya.

Namun, Junimart mengingatkan agar gagasan penambahan kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan.

Baca juga: Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Revisi bisa dilakukan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kubu presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuka opsi untuk merevisi UU Kementerian Negara.

“Ya, revisi itu dimungkinkan,” ujar Muzani usai acara halal bihalal paguyuban warteg se-Indonesia di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/6/2024).

Muzani bahkan menyebutkan, revisi UU Kementerian Negara bisa dilakukan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran menjadi presiden-wakil presiden 2024-2029.

“Ya revisi itu bisa sebelum dilakukan (pelantikan),” kata Muzani.

Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sebagai informasi, belakangan muncul usulan atau gagasan penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Indonesia memang memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Dia pun mengaku bahwa ada kebutuhan akan peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 6 Mei 2024.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ujarnya lagi.

Baca juga: Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi