Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Kompas.com - 06/05/2024, 12:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi Widodo berharap presiden baru akan menuntaskan pengiriman sejumlah peralatan kesehatan canggih ke seluruh rumah sakit yang menjadi sasaran di Tanah Air.

Hal ini dikatakannya dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin (6/5/2024).

Adapun peralatan-peralatan kesehatan itu meliputi MRI, cath lab, USG, elektrokardiogram (EKG), hingga mammogram.

"Mengenai RS-RS yang belum dikirim, baik MRI, cath lab, mammogram, apa lagi? Di Puskesmas yang belum ada USG, EKG yang akan dikirim lagi. Betul-betul nanti segera bisa terlaksana, tentu tidak dalam masa pemerintahan saya, (tapi) di masa pemerintahan presiden yang baru," kata Jokowi, Senin.

Baca juga: Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Jokowi menuturkan, ketersediaan peralatan di setiap rumah sakit berguna untuk menunjang pemeriksaan agar sumber daya manusia di Indonesia semakin sehat.

Bidang kesehatan, kata Jokowi, perlu diperhatikan mengingat Indonesia tengah merasakan bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 68 persen.

"Betul-betul semuanya terlaksana dan bonus demografi 68 persen betul-betul bermanfaat untuk melompat maju, kita menjadi negara maju dengan GDP ekonomi yang baik, GDP per kapita yang tinggi," tuturnya.

Kendati begitu, lanjutnya, ketersediaan alat-alat penunjang perlu dibarengi dengan ketersediaan dokter spesialis yang merata di seluruh provinsi.

Baca juga: Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Ia tidak ingin, peralatan canggih yang dikirim pemerintah pusat itu sia-sia lantaran tidak ada dokter spesialis yang menggunakan.

"Ini yang harus segera diisi, jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten/kota, sudah sampai di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," tutur dia.

Ia menyadari, ketersediaan dokter spesialis di dalam negeri memang masih rendah.


Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia pada 2019, rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk.

Peringkat ketersediaan dokter spesialis pun berada di urutan ke-147. Di ASEAN, ketersediaan dokter spesialis Indonesia berada di peringkat ke-9.

Baca juga: Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Seturut laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Indonesia masih kekurangan sekitar 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis. Saat ini, Indonesia baru mampu memproduksi 2.700 dokter spesialis per tahun.

Masalah lainnya, distribusi dokter spesialis tidak merata di seluruh wilayah, hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.

"Tadi disampaikan Menkes ada 24 fakultas kedokteran dan 420 RS, sebab itu dua mesin ini harus dijalankan sama-sama agar segara menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar internasional," jelas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com