Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, ada tiga hal yang saat ini ditakuti oleh negara-negara di dunia, salah satunya adalah harga minyak dunia karena bakal berdampak pada kondisi dalam negeri.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024).

"Semua negara ini takut terhadap tiga hal, pertama harga minyak, kedua masalah bunga pinjaman, semua pada takut masalah itu,karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban fiskal itu akan sangat, sangat besar," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi mewanti-wanti agar jajaran pemerintah berhati-hati mengelola anggaran yang dimiliki.

Baca juga: Iran-Israel Memanas, Subsidi BBM Bisa Membengkak

Di samping itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut juga berbicara soal rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan yang dimiliki oleh pemerintah masing-masing negara.

Ia menyebutkan, rencana tahunan pemerintah Indonesia sudah tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP), tetapi RKP masing-masing instansi maupun pemerintah daerah belum seluruhnya terintegrasi dengan baik.

"Saya beri contoh, pemerintah pusat bangun bendungan, jadi. Bangun lagi irigasi primernya, jadi. Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki," kata Jokowi.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 87,61 Dollar AS, Ini Pendongkraknya

Contoh lainnya, pemerintah pusat sudah membangun pelabuhan tetapi pemerintah daerah tidak membangun jalan akses menuju pelabuhan dengan maksimal.

"Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus in line dengan RPJMN, semua in line sampai ke daerah harus segaris. Maka saya juga ingin ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan," ujar Jokowi.

"Ketok pintu, kulo nuwun, misalnya siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier (dibangun) daerah. Kalau engga sanggup geser ke provinsi yang lain," kata dia menambahkan.