Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyoroti sediktinya jumlah dokter spesialis di Indonesia yang menurutnya merupakan pekerjaan rumah serius.

Jokowi mengatakan, di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu negara yang jumlah dokter spesialisnya paling sedikit

"Sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat ke-9, berarti masuk tiga besar, tapi dari bawah. Ini problem, angka-angka yang harus kita buka apa adanya," kata Jokowi saat meluncurkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia pada 2019, Jokowi menyebutkan, rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk.

Ia mengatakan, peringkat ketersediaan dokter spesialis pun berada di urutan ke-147 sedunia.

Demi mencapai jumlah yang ideal, Jokowi mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan dokter umum sebanyak 124.000 orang, dan 29.000 orang dokter spesialis.

Sedangkan saat ini, Indonesia baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis setiap tahun.

Rendahnya rasio dokter itu membuat keluhan di tiap daerah provinsi kepulauan relatif sama, yaitu tidak adanya dokter spesialis di wilayah tersebut.

"Ditambah lagi, masih ada tambahan, distribusinya yang tidak merata. Rata-rata semuanya dokter spesialis ada yang di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Mantan Wali Kota Solo ini meminta pemangku kebijakan membuat terobosan agar produksi dokter spesialis lebih cepat lewat pendidikan berbasis rumah sakit maupun universitas terlebih ada 24 fakultas kedokteran dan 420 rumah sakit yang tersebar di seluruh negeri.

Jokowi tidak ingin peralatan-peralatan canggih yang dikirim ke puskesmas dan rumah sakit daerah akhirnya tidak berguna karena tidak ada dokter spesialis.

"Sebab itu, dua mesin ini (fakultas kedokteran dan rumah sakit) harus dijalankan sama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar internasional," kata Jokowi.