Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Kompas.com - 06/05/2024, 11:52 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo pasti menerima ide presidential club yang ingin dibentuk oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya rasa dari sisi Pak SBY tidak akan ada masalah, pasti rasanya akan menyambut baik kalau Pak SBY. Saya tidak tahu Pak Jokowi, tapi rasanya mungkin juga akan menyambut baik,” ujar Andi pada Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Namun, ia menganggap pendekatan lebih intensif harus dilakukan pada Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Presidential Club Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Meski begitu, Andi optimistis bahwa Megawati pasti akan mengutamakan lebih dulu kepentingan bangsa.

“Ibu Megawati, mungkin butuh pendekatan khusus tapi kalau idenya semacam itu yang terbaik untuk bangsa Ibu Megawati juga tidak keberatan,” sebut dia.

Menurutnya, presidential club bakal membawa sejumlah keuntungan. Ia mengatakan para mantan presiden bisa menjadi penasihat maupun ditunjuk menjadi delegasi negara untuk urusan-urusan tertentu.

Tapi, Andi melibat bahwa pembentukan forum ini sangat bergantung dengan kemampuan Prabowo melakukan pendekatan ke masing-masing presiden.

Baca juga: PAN Nilai Presidential Club Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

“Mungkin Pak Prabowo sendiri yang harus melakukan pendekatan-pendekatan terhadap dua (mantan presiden Megawati dan SBY), begitu tanggal 20 Oktober sudah tiga mantan presiden yang bisa masuk presidential club,” tuturnya.

Diketahui Megawati sampai saat ini belum pernah bertemu secara khusus dengan SBY.


Hubungan keduanya berjarak imbas urusan politik sejak 20 tahun lalu. Pasalnya, kala itu SBY yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di pemerintahan Megawati mengundurkan diri untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.

Dalam kontestasi itu, SBY dan Jusuf Kalla menjadi kompetitor Megawati yang maju bersama Hamzah Haz.

Baca juga: Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Sementara itu, hubungan Megawati dan Jokowi saat ini juga berjarak imbas Pilpres 2024.

Sebab, Jokowi dianggap mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo. Padahal, PDI-P sudah memiliki jagoan sendiri yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Bahkan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan sulit untuk mempertemukan Megawati dengan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com