Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Hal ini dikatakannya dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin (6/5/2024).

Adapun peralatan-peralatan kesehatan itu meliputi MRI, cath lab, USG, elektrokardiogram (EKG), hingga mammogram.

"Mengenai RS-RS yang belum dikirim, baik MRI, cath lab, mammogram, apa lagi? Di Puskesmas yang belum ada USG, EKG yang akan dikirim lagi. Betul-betul nanti segera bisa terlaksana, tentu tidak dalam masa pemerintahan saya, (tapi) di masa pemerintahan presiden yang baru," kata Jokowi, Senin.

Jokowi menuturkan, ketersediaan peralatan di setiap rumah sakit berguna untuk menunjang pemeriksaan agar sumber daya manusia di Indonesia semakin sehat.

Bidang kesehatan, kata Jokowi, perlu diperhatikan mengingat Indonesia tengah merasakan bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 68 persen.

"Betul-betul semuanya terlaksana dan bonus demografi 68 persen betul-betul bermanfaat untuk melompat maju, kita menjadi negara maju dengan GDP ekonomi yang baik, GDP per kapita yang tinggi," tuturnya.

Kendati begitu, lanjutnya, ketersediaan alat-alat penunjang perlu dibarengi dengan ketersediaan dokter spesialis yang merata di seluruh provinsi.

Ia tidak ingin, peralatan canggih yang dikirim pemerintah pusat itu sia-sia lantaran tidak ada dokter spesialis yang menggunakan.

"Ini yang harus segera diisi, jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten/kota, sudah sampai di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," tutur dia.

Ia menyadari, ketersediaan dokter spesialis di dalam negeri memang masih rendah.

Peringkat ketersediaan dokter spesialis pun berada di urutan ke-147. Di ASEAN, ketersediaan dokter spesialis Indonesia berada di peringkat ke-9.

Seturut laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Indonesia masih kekurangan sekitar 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis. Saat ini, Indonesia baru mampu memproduksi 2.700 dokter spesialis per tahun.

Masalah lainnya, distribusi dokter spesialis tidak merata di seluruh wilayah, hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.

"Tadi disampaikan Menkes ada 24 fakultas kedokteran dan 420 RS, sebab itu dua mesin ini harus dijalankan sama-sama agar segara menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar internasional," jelas Jokowi.