Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Kompas.com - 05/05/2024, 15:20 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sifat Presidential Club yang akan dibentuk Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, sukarela.

Sehingga, para presiden terdahulu dibebaskan untuk datang ataupun tidak.

"Sifat club seperti itu tentu harus bersifat sukarela. Yang mau datang silakan datang. Yang enggak mau datang juga enggak apa-apa," ujar Yusril saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Minggu (5/5/2024).

Yusril menjelaskan, persoalan politik dan pribadi antara para Presiden terdahulu, seharusnya sudah selesai.

Baca juga: Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Menurutnya, posisi mereka semua adalah negarawan yang sudah tidak punya kepentingan pribadi dan golongan.

"Tetapi mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara," ucapnya.

Sementara itu, Yusril menyebut pembentukan klub seperti Presidential Club bisa saja dilakukan secara informal.

Pasalnya, kata dia, klub itu bukanlah lembaga negara, melainkan hanya sebuah forum informal di mana Presiden dan para mantan presiden yang masih hidup bertemu dan bertukar pikiran.

"Apa yang mau didiskusikan tergantung Presiden yang masih aktif. Dia lah yang berinisiatif mengundang para mantan Presiden untuk bertemu dan bertukar pikiran tentang masalah-masalah yang tengah dihadapi bangsa dan negara," jelas Yusril.

Baca juga: Soal Presidential Club, Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

"Para mantan Presiden, berdasarkan ilmu dan pengalamannya masing-masing, dapat memberikan masukan kepada Presiden yang sedan memerintah. Sebagai masukan saja, karena pengambil keputusan adalah Presiden yang sedang memerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo pasti duduk bersama dengan para presiden RI pada waktu yang tepat.

Para presiden yang dimaksud ialah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah pada waktunya, Pak Prabowo pasti bertemu secara bersamaan, duduk bersama dengan Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Megawati," ujar Dahnil saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (3/5/2024).

Baca juga: Tanggapi Isu Presidential Club, PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Dahnil mengatakan, Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap bertemu rutin dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan melalui perkumpulan yang dinamakan presidential club itu.

"Sehingga terjaga silaturahmi kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua," ucap dia.

Dahnil melanjutkan, Prabowo juga berharap agar para pemimpin Indonesia kompak, rukun, dan untuk guyub memikirkan serta bekerja demi kepentingan rakyat banyak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com