Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegeraman Gelora soal Sinyal PKS Merapat ke Prabowo Dianggap Wajar

Kompas.com - 30/04/2024, 15:28 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

Menurut Aboe, hubungan baik tersebut membuat PKS tidak akan kesulitan apabila ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan.

"Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau seapa lagi? Langit dan bumi? Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo dan kita sama Prabowo ini cukup lama hubungan jadi sudah enggak sulit," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024) pekan lalu.

Aboe mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun luar pemerintahan.

Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

Baca juga: Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintah, Demokrat: Keputusan Akhir di Tangan Prabowo

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Namun demikian, Aboe mengakui bahwa PKS perlu berdialog lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Prabowo kelak. Ia pun memberikan sinyal bahwa pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terjadi dalam waktu dekat.

"Pokoknya Anda ikuti saja perdialogan ini, kita lihat insya Allah saya yakin hubungan yang baik yang segajah dan sekutu seperti ini, sekutu dan segajah ini, moga-moga Allah mudahkan," ujar Aboe.

PKS merupakan partai politik yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun, pada Pilpres 2024 lalu, PKS tergabung ke dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Selepas Pilpres 2024, Nasdem dan PKB telah menyatakan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran untuk 5 tahun ke depan.

Baca juga: PKS Ungkit Pengalaman Puluhan Tahun Jadi Oposisi di Era SBY dan Jokowi, tapi Siap Masuk Pemerintahan

Aboe pun melempar sinyal bahwa PKS siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran setelah sepuluh tahun berada di luar pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Sejumlah tokoh-tokoh Partai Gelora juga merupakan mantan kader PKS. Mereka antara lain sang Ketua Umum Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfuz Sidik.

Dalam Pilpres 2024, Partai Gelora mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan PKS mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com