"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai kontrol pemerintahan (checks and balances) akan sangat lemah jika PDI-Perjuangan (PDI-P) bergabung ke koalisi pemerintah di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PDI-P diharapkan berada di luar pemerintahan untuk menjalankan kontrol terhadap berbagai kebijakan. 

"Persoalannya, jika PDI-P masuk, maka kekuatan oposisi (misalnya) hanya menyisakan PKS. Dan itu berdampak kepada lemahnya sistem checks and balances," ujar Khoirul Umam saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Umam juga menjelaskan, hingga saat ini setidaknya hanya PDI-P dan PKS yang belum membuka pintu komunikasi dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Ia pun memprediksi jika nantinya PKS dan PDI-P menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penyebabnya karena dua parpol tersebut punya basis ideologi yang bertolak belakang.

"Kedua partai itu memang berpeluang bisa memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik," kata Umam.

"Namun akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai karena ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi," jelasnya.

Di sisi lain, Umam juga mengungkapkan, kemungkinan koalisi Prabowo-Gibran mengajak PDI-P bergabung masih sangat terbuka.

Ia menilai jika PDI-P bergabung akan dapat menguntungkan koalisi Prabowo-Gibran ke depannya. Utamanya dari sisi kekuatan di parlemen.

"Kemungkinan menggandeng PDI-P masih sangat terbuka. Sebab, jika Prabowo bisa mengajak PDI-P masuk ke pemerintahan, praktis akan menambah 109 kursi dukungan parlemen," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

"Dan kekuatan PDI-P itu bisa menjadi alat untuk menetralisir kekuatan Golkar yang seringkali bermanuver liar karena merasa memiliki kekuatan terbesar di dalam koalisi. Sebagaimana yang dilakukan Golkar di periode pertama pemerintahan Presiden SBY dulu," jelas Khoirul Umam.

Selain itu, saat ini tidak ada persoalan berarti antara Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, PDI-P dan Megawati punya kendala dengan Presiden Joko Widodo.

"Kendala utamanya terletak pada hubungan Mega dan PDI-P dengan Jokowi yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tragedi "banteng ketaton" atau banteng yang terluka dalam dinamika dan kontestasi Pilpres 2024," ungkapnya.