Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Kompas.com - 23/04/2024, 17:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersiap mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada November 2024.

Bersiap untuk mengikuti Pilkada dengan menjaring nama-nama potensial untuk dimajukan sebagai calon kepala daerah, PDI-P meminta komitmen penyelenggara negara terlebih dulu.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, partainya berharap kontestasi Pilkada 2024 berjalan adil tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power seperti diduga terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak. Pilkada itu kita harapkan hal-hal yang terjadi selama proses pemilu legislatif dan terutama pemilu presiden kemarin, di mana terjadi faktor-faktor di luar faktor elektoral, yang saya kira teman-teman sekalian sudah dapat menyimpulkan apa yang saya maksud di luar faktor elektoral, tidak terjadi lagi di dalam Pilkada serentak yang akan datang," kata Basarah ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Setelah PDI-P, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Pilkada Sumut di PKS

Basarah menyampaikan, keseriusan PDI-P menghadapi Pilkada terlihat dalam berbagai proses yang dilakukan sejauh ini.

Pada kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa PDI-P baru saja menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang membahas tentang kesiapan Pilkada.

Kesiapan menghadapi Pilkada, menurut Basarah, juga bisa diartikan bahwa PDI-P terus menjunjung tinggi prinsip negara demokrasi dan hukum.

"Marilah kita berkontestasi dalam demokrasi Pilkada itu secara fair, sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan etika yang kita anut," ujar Basarah.

Baca juga: Pilkada Kota Semarang, Sejumlah Pengusaha dan Politisi Antre di PDI-P

Wakil Ketua MPR ini juga berulang kali mengatakan bahwa etika dalam menyiapkan tahapan Pilkada sangat penting.

Sebab, menurut Basarah, PDI-P tidak ingin proses Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan karena penyalahgunaan kekuasaan penyelenggara negara, kembali terjadi pada Pilkada mendatang.

Basarah juga memberikan catatan untuk penyelenggara Pemilu ke depan agar betul memerhatikan proses kontestasi yang tanpa campur tangan kekuasaan.

"Karena sebagai sebuah negara demokrasi, maka kita pasti akan terlibat di dalam proses pemilu untuk memilih pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah," kata Basarah.

"Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang, maka kedaulatan rakyat adalah di atas segalanya," ujar dia lagi.

Sebagai informasi, Indonesia bakal menghadapi kontestasi Pilkada 2024 secara serentak pada 27 November 2024.

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

Baca juga: PDI-P Beri Ruang Pertama untuk Petahana pada Pilkada Kabupaten Malang 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Nasional
Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Nasional
Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com