PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersiap mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada November 2024.

Bersiap untuk mengikuti Pilkada dengan menjaring nama-nama potensial untuk dimajukan sebagai calon kepala daerah, PDI-P meminta komitmen penyelenggara negara terlebih dulu.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, partainya berharap kontestasi Pilkada 2024 berjalan adil tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power seperti diduga terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak. Pilkada itu kita harapkan hal-hal yang terjadi selama proses pemilu legislatif dan terutama pemilu presiden kemarin, di mana terjadi faktor-faktor di luar faktor elektoral, yang saya kira teman-teman sekalian sudah dapat menyimpulkan apa yang saya maksud di luar faktor elektoral, tidak terjadi lagi di dalam Pilkada serentak yang akan datang," kata Basarah ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Setelah PDI-P, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Pilkada Sumut di PKS

Basarah menyampaikan, keseriusan PDI-P menghadapi Pilkada terlihat dalam berbagai proses yang dilakukan sejauh ini.

Pada kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa PDI-P baru saja menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang membahas tentang kesiapan Pilkada.

Kesiapan menghadapi Pilkada, menurut Basarah, juga bisa diartikan bahwa PDI-P terus menjunjung tinggi prinsip negara demokrasi dan hukum.

"Marilah kita berkontestasi dalam demokrasi Pilkada itu secara fair, sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan etika yang kita anut," ujar Basarah.

Baca juga: Pilkada Kota Semarang, Sejumlah Pengusaha dan Politisi Antre di PDI-P

Wakil Ketua MPR ini juga berulang kali mengatakan bahwa etika dalam menyiapkan tahapan Pilkada sangat penting.

Sebab, menurut Basarah, PDI-P tidak ingin proses Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan karena penyalahgunaan kekuasaan penyelenggara negara, kembali terjadi pada Pilkada mendatang.

Basarah juga memberikan catatan untuk penyelenggara Pemilu ke depan agar betul memerhatikan proses kontestasi yang tanpa campur tangan kekuasaan.

"Karena sebagai sebuah negara demokrasi, maka kita pasti akan terlibat di dalam proses pemilu untuk memilih pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah," kata Basarah.

"Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang, maka kedaulatan rakyat adalah di atas segalanya," ujar dia lagi.

Sebagai informasi, Indonesia bakal menghadapi kontestasi Pilkada 2024 secara serentak pada 27 November 2024.

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

Baca juga: PDI-P Beri Ruang Pertama untuk Petahana pada Pilkada Kabupaten Malang 2024