Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Kompas.com - 23/04/2024, 10:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejauh ini belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto atau tidak.

Namun, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan bukan jadi persoalan. 

"Tentang posisi di dalam maupun di luar pemerintahan, itu PDI Perjuangan sudah pernah mengalami. Dan posisi ini sama-sama mulianya. Sama-sama baiknya," kata Djarot Saiful Hidayat, ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024) malam.

Baca juga: PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Keputusan PDI-P terkait posisi di pemerintahan nantinya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei.

Menurut dia, keputusan soal apakah PDI-P bakal berada di luar atau dalam pemerintahan merupakan bagian kebijakan strategis kepartaian.

"Oleh karena itu, keputusan strategis, dengan nanti akan dibicarakan di dalam Rakernas," ucap anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri diberikan wewenang untuk memutuskan sikap politik partai dalam Rakernas mendatang.

Baca juga: Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Megawati akan mengumpulkan aspirasi kader dari bawah sebelum memutuskan langkah politik PDI-P.

"Ditunggu saja (keputusannya)," kata dia.

PDI-P beberapa kali mengutarakan bahwa sikap dan posisi partai terhadap pemerintahan ke depan bakal ditentukan dalam momentum Kongres partai, tahun depan.

Politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, partainya hingga kini belum memutuskan sikap apa yang diambil terhadap pemerintahan ke depan.

"Soal posisi di dalam atau di luar pemerintahan, PDI Perjuangan mengenal mekanisme Kongres dalam menentukan sikap-sikap strategis Partai," kata Seno kepada Kompas.com, Jumat (12/4/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com