Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Kompas.com - 21/04/2024, 16:32 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan, kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konsitusi (MK) mulai pulih.

Hal ini terungkap dalam temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 4 sampai dengan 5 April 2024.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, kondisi ini berbeda dengan kepercayaan MK pada bulan Oktober 2023.

“Yang menarik adalah MK mulai pulih, tingkat trust terhadap MK sempat anjlok di Oktober (2023),” kata Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis surveinya, Minggu (21/4/2023).

Baca juga: Survei Indikator: 40,3 Persen Publik Nilai Ekonomi Indonesia Buruk

Dalam jejak pendapat kali ini, kepercayaan publik paling tinggi terhadap institusi dipegang oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan angka 92,6 persen.

Kemudian, kepercayaan masyarakat cukup tinggi juga jatuh kepada institusi Presiden. Presiden menjadi lembaga yang dipercaya publik pada posisi kedua dengan angka 85,1 persen.

Selanjutnya, ada Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan tingkat kepercayaan 74,7 persen dan MK dengan angka 72,5 persen.

“Kejaksaan masih muncul sebagai institusi yang paling dipercaya ketiga di bawah TNI dan presiden dan pertama di antara lembaga penegak hukum,” kata Burhanuddin.

Di bawah MK, ada pengadilan (71,1 persen), Polri (70,6 persen) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan angka 62,1 persen.

Baca juga: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kejagung 81,2 Persen, Survei Indikator: Tertinggi Sejak 1999

Posisi selanjutnya, ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tingkat kepercayaan publik 55,9 persen dan Partai Politik (Parpol) dengan angka 51,3 persen.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 1201 responden. RDD adalah proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com