Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Kompas.com - 19/04/2024, 12:36 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-Captain Tim Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) Dimam Abror bersama perwakilan ulama dari Madura dan Jawa Timur menyerahkan amicus curiae sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Dimam, amicus curiae ini diberikan oleh 20 orang ulama senior di Madura.

Mereka berharap amicus curiae ini dapat melengkapi amicus curiae yang sudah dikirimkan oleh para politisi dan mahasiswa.

"Maka, amicus curiae ini kita harapkan melengkapi amicus curiae sebelumnya. Karena, ini diberikan oleh para ulama Madura dan Jawa Timur," ucap Dimam Abror di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).

Baca juga: Aktivis Barikade 98 Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Perwakilan ulama Madura dan Jawa Timur sebelumnya melakukan rapat dan mengkaji dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Para perwakilan ulama menilai, Pemilu 2024 merupakan pemilu paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau kita lihat, dari sekian pemilu yang paling parah itu hari ini. Makanya kami mencoba merangkum dari para ulama, kita mengadakan rapat," ucap perwakilan ulama Jawa Timur, Jafar Sodiq di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, perwakilan ulama Madura dan Jawa Timur menyatakan mereka menolak segala bentuk kecurangan yang ada dalam Pemilu 2024.

Mereka juga meminta MK melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Maka berdasarkan itu, ulama menolak segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, yang kedua adalah meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2," ucap Jafar Sodiq, Kamis.

Baca juga: Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK


Para ulama juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk untuk mengusut kecurangan-kecurangan bantuan sosial dan lainnya dalam bentuk angket.

"Yang terakhir semoga para hakim kita delapan orang, diberikan taufiq hidayah, kekuatan, untuk memutuskan yang seadil-adilnya, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kemajuan generasi muda," kata dia.

Amicus curiae yang terakhir diterima MK berasal dari Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat, Rabu (17/4/2024) yang berisi tentang gambaran kecuranganpemilu di luar negeri.


Surat sahabat peradilan yang ramai dibincangkan publik adalah amicus curiae dari Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno putri.

Selain Megawati, beberapa tokoh dan aktivis seperti Busyro Muqoddas dan Usman Hamid juga ikut menyerahkan amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com