Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Kompas.com - 19/04/2024, 07:22 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-captain Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said berharap putusan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) yang akan diketok Mahkamah Konstitusi (MK) bisa sesuai dengan rasa keadilan.

"Syukur-syukur MK memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan suasana rasa keadilan kepada masyarakat," katanya saat ditemui di Brebes, Jawa Tengah, Kamis (18/4/2024).

Ia juga meyakini, putusan yang diambil oleh para Hakim Konstitusi akan mempertimbangkan beragam amicus curiae yang telah diserahkan ke MK.

Baca juga: Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Suara guru besar, para aktivis dan masyarakat, kata Sudirman, menjadi harapan agar MK memberikan putusan yang adil.

"Saya punya keyakinan atau harapan apa pun keputusan yang diambil oleh MK dengan paparan bukti-bukti, paparan kejadian, suara masyarakat, suara guru besar, suara orang-orang pintar, mengirim surat disebut amicus curae sebagai sahabat pengadilan saya punya keyakinan atau harapan besar bahwa MK itu menempatkan itu sebagai catatan-catatan penting dalam bernegara," tuturnya.

Namun, kata Sudirman, siapa pun yang nantinya memerintah sesuai dengan putusan MK, sudah selayaknya memperbaiki kondisi negeri yang sedang tidak baik.

Semua pihak juga harus menghormati putusan yang akan dibacakan, tak layak jika ada yang mengingkari dengan cara menangis atau jemawa.

"Pada waktunya sudah selesai ya kita mesti hormati apa pun keputusannya karena kita kan tidak mungkin misalnya saya ada dalam posisi yang menang kan tidak mungkin kalah terus menangis dan yang menang tidak boleh jumawa merasa mendapatkan semua yang diperoleh," tandasnya.

Baca juga: Sejauh Mana Amicus Curiae Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sebagai informasi, sidang sengketa pilpres memasuki babak akhir yaitu pembacaan putusan pada 22 April 2024.

Dalam sengketa pilpres ini, capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pemohon sengketa.

Mereka meminta agar MK mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com