Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menambah syarat bagi sosok yang ingin diusung di Pilkada Serentak 2024, yaitu tidak boleh bohong.

"Bahkan sekarang kami tambahkan suatu penekanan terhadap pentingnya ketaatan terhadap konstitusi, terhadap budi pekerti, terhadap satunya kata dan perbuatan. Dan pemimpin itu tidak boleh bohong," kata Hasto ditemui di markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Menurut Hasto, syarat-syarat yang disampaikan merupakan bagian untuk menyempurnakan kaderisasi yang selama ini digalakkan partainya.

Baca juga: Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Hasto mengatakan, PDI-P tentu melakukan persiapan menghadapi pilkada setelah Pemilu 2024 selesai digelar.

"Partai tidak pernah kehilangan agenda-agenda termasuk mempersiapkan pilkada dengan sebaik-baiknya. Semua berjalan secara dinamis," ungkapnya

Politikus asal Yogyakarta ini menambahkan, syarat-syarat tersebut akan diterapkan oleh PDI-P melalui sekolah partai.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik sudah mulai menyaring nama-nama yang berpotensi dimajukan dalam Pilkada, semisal calon gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Partai Golkar, misalnya mempertimbangkan nama Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar. Sedangkan Partai Nasdem menyiapkan Ahmad Sahroni untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Untuk Sumatera Utara, nama-nama menguat untuk dimajukan adalah Bobby Nasution.

Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi itu direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk maju pada Pilkada Sumatera Utara.