Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Kompas.com - 16/04/2024, 08:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak boleh mendaftar untuk maju di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Airlangga pun menegaskan bahwa menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sudah mendapat surat tugas dari Partai Golkar.

Adapun nasib Bobby sebagai kader PDI-P tidak jelas usai dirinya menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Kalau Mas Bobby kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijeck," ujar Airlangga saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4/2024) malam.

Baca juga: Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Airlangga menjelaskan, Bobby dan Musa Rajekhsah (Ijeck) memang menjadi dua sosok yang mendapat surat tugas dari Golkar untuk maju di Pilkada Sumut.

Bobby bahkan sudah menghadiri acara pengarahan para bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar.

"Dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi, nanti kita lihat evaluasinya," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menutup pintu untuk mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024.

Menurut Hasto, siapa saja boleh mendaftar untuk didukung oleh PDI-P dalam Pilkada Sumut, kecuali Bobby Nasution.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby itu usulan dari bawah," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Jumat (12/4/2024).

Menurut Hasto, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah tidak memiliki garis politik yang sama dengan PDI-P.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com