Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Smash" Balasan KPK Usai Sekjen PDI-P Mengaku Diintimidasi lewat Kasus Harun Masiku

Kompas.com - 06/04/2024, 09:01 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Abdul Haris Maulana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mendapat respons balasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai dirinya mengaku mendapat berbagai intimidasi karena partainya mempersoalkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Berbagai intimidasi di dalam negeri ini sekarang makin kuat, saya sendiri berkali-kali diintimidasi," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024).

Hasto membeberkan, salah satu bentuk intimidasi yang ia terima adalah terkait kasus Harun Masiku.

Baca juga: Sekjen PDI-P Mengaku Diintimidasi, Salah Satunya lewat Kasus Harun Masiku

Seperti diketahui, Harun Masiku adalah buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024

Hasto mengaku sempat beberapa kali dipanggil KPK terkait kasus tersebut.

"Kalau saya ini sudah (diintimidasi) pertama masalah pajak, kedua Harun Masiku, saya sudah beri penjelasan," ujar Hasto.

Hasto menyebutkan, intimidasi lain yang ia terima adalah namanya disebut-sebut terlibat dalam sebuah kasus oleh pengusaha yang pernah berfoto dengannya.

Meski begitu, Hasto mengeklaim bahwa beragam intimidasi yang dialaminya itu tidak membuat gentar.

"Buat saya makin diintimidasi saya makin keras melakukan perlawanan. Mengapa? Karena Bung Karno (Soekarno) saja berani keluar masuk penjara masa gua enggak berani untuk keberanan?” kata dia.

Hasto pun menekankan bahwa dugaan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan Pemilu 2024 harus diusut, baik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun hak angket di DPR.

Baca juga: Bantah Intimidasi Sekjen PDI-P Pakai Kasus Harun Masiku, KPK: Jangan Seolah Jadi Korban

Bantahan KPK: jangan seolah jadi korban

KPK melalui juru bicaranya, Ali Fikri, membantah bahwa pihaknya mengintimidasi Hasto Kristiyanto.

"Tidak benar itu. Kalau merasa diintimidasi oleh siapa pun itu, silakan lapor penegak hukum," ujar Ali saat dimintai konfirmasi, Jumat (5/4/2024).

Ali berharap, Hasto tidak membangun opini seolah-olah menjadi korban.

Sebab, kasus Harun Masiku sendiri saat ini masih belum selesai sehingga belum ada fakta persidangan.

"Jadi kami berharap jangan kemudian membangun opini seolah-olah menjadi korban. Padahal, dalam kasus tersebut, dari hasil penyidikan sampai putusan pengadilan sudah jelas, sama sekali tidak ada fakta tersebut (menekan)," kata Ali.

Minta Hasto tunjukkan lokasi Harun

Baca juga: KPK Minta Sekjen PDI-P Beri Info soal Keberadaan Harun Masiku, Akan Langsung Tangkap

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com