Menko PMK: Bantuan Beras Program Lanjutan dari 2023, untuk Mitigasi El Nino

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effeny mengungkapkan, program bantuan pangan beras cadangan pemerintah (CBP) adalah program yang diperpanjang dari tahun 2023.

Hal ini disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

"Terkait dengan program bantuan pangan beras cadangan pemerintah atau CBP yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari hingga Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari 2023," kata Muhadjir, Jumat.

Dia mengatakan, program yang dijalankan untuk memitigasi risiko bencana El Nino serta mempertahankan daya beli masyarakat itu dikelola dan menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional.

"Bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah," kata Muhadjir.

Baca juga: Bansos Dikaitkan dengan Pemilu, Menko PMK Tegaskan Direncanakan Sejak Awal untuk Cegah Kemiskinan

Dia menjelaskan, bantuan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakan, penyaluran bantuan tersebut berlandasakan pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Data P3KE merupakan hasil triangulasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemeneterian Sosial, pemutakhiran data kependudukan tahun 2023, data kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri, serta data penerima program bansos dari online monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara Kementerian Keuangan.

"P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80 persen keluarga atau penduduk di Indonesia," ujar Muhadjir.

"Data P3KE juga telah digunakan oleh 25 kementerian dan lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk berbagai program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya melanjutkan.

Baca juga: Di Sidang MK, Menko PMK: DPR Setuju Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Rp 496,8 Triliun