Saat PT Timah Dicecar Habis dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR...

"Saya memaklumi sebetulnya karena Bapak kan masih baru kan, baru enam bulan. Tetapi memang jenis presentasi kayak gini dan jawaban yang Bapak gambarkan itu bisa digambarkan Bapak tidak siap," ujar Darmadi.

"Saya juga memahami psikologis Bapak, memimpin PT Timah habis kena kasus besar. Bapak kelihatan stres sekarang, tidak punya nafsu dan tenaga datang ke sini," lanjut Darmadi.

Di sisi lain, Darmadi mengkritik pemaparan laporan dari PT Timah seolah mirip presentasi siswa sekolah dasar (SD).

Sebab menurut Darmadi, Virsal tidak menjelaskan lebih lanjut terkait program-program strategis bakal dilakukan PT Timah buat menggenjot pendapatan.

"Bapak nanti jelaskan juga program strategis ini targetnya apa, ada dua. Ini juga tidak terlihat jelas, ini kayak presentasi anak SD," ujarnya.

Baca juga: BPS: Kasus Korupsi Timah Berdampak pada Ekonomi Bangka Belitung

Virsal juga dicecar oleh anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Harris Turino.

Harris menyebut laporan PT Timah seolah tidak memiliki kepekaan terkait krisis terkait kasus korupsi yang tengah membelit PT Timah.

"Padahal beberapa direksi PT Timah sebelumnya sekarang berada di tahanan. Seharusnya bapak berangkat dari sini dengan suatu persiapan, itu dijelaskan ada masalah apa di PT Timah," kata Harris.

"Ini kan harus dijelaskan. Bukan malah memaparkan laporan keuangan yang hanya seperti ini," sambung Harris.

Kritik juga datang dari anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron. Dia menyebut PT Timah tidak mengurus pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Baca juga: Di DPR, PT Timah Ungkap Alasan Merugi Rp 450 Miliar

Dalam RPD itu, Herman menyampaikan dia mengetahui hal itu ketika melakukan kunjungan ke Bangka Belitung.

"Saya pernah berkunjung ke PT Timah, saya sengaja dan berkunjung sendiri ke sana dan biaya sendiri," kata Herman.

"Saya bertanya di sekitar masyarakat di sana, memang PT Timah enggak ngurus itu yang namanya kawasan pertambangannya PT Timah dengan baik," ujar Herman.

Dengan PT Timah yang mengabaikan kawasan pertambangannya, Herman menilai hal itu memicu penambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Herman berharap dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk memberikan rekomendasi perombakan manajemen terhadap struktur kepengurusan PT Timah.

Baca juga: Kasus Korupsi Timah, Kejagung Usut Keterkaitan Pengusaha RBS dengan PT RBT