Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK: Jaksa dan Penyidik yang Kembali ke Instansi Asal Tak Bisa Jaga Integritas

Kompas.com - 03/04/2024, 21:02 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, jaksa dan penyidik di KPK yang kembali ke instansi asalnya tidak bisa mempertahankan integritas.

Menurut Alex, persoalan itu tidak terlepas dari gaji aparat penegak hukum (APH) yang kecil di luar KPK.

Penghasilan mereka ketika bertugas di lembaga antirasuah dengan di kejaksaan dan kepolisian terpaut jauh.

Baca juga: KPK: Rekening Jaksa yang Dilaporkan Peras Saksi Sudah Diperiksa PPATK, Tak Ada Transaksi Janggal

Alex mencontohkan jaksa yang bisa mempertahankan integritasnya ketika bertugas di KPK. Namun, ketika mereka kembali ke Korps Adhyaksa, penghasilannya merosot drastis.

“Terjun bebas penghasilannya. Begitu juga teman-teman dari kepolisian. Penyidik itu ketika kembali ke instansi awalnya dia enggak bisa mempertahankan integritasnya,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (3/4/2024).

Jaksa KPK memang berasal dari Kejaksaan Agung, sedangkan beberapa penyidik dan penyelidik merupakan anggota Polri.

Selain gaji yang cukup tinggi, penyidik dan jaksa di KPK juga mendapatkan jaminan kesehatan yang sangat bagus.

KPK tidak memberikan asuransi kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk para jaksa dan penyidiknya.

Menurut Alex, perbedaan besaran penghasilan dan fasilitas kesehatan itu pada akhirnya berdampak ke kinerja para aparat penegak hukum.

“Tentu berdampak bagaimana mereka bersikap dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Itu sebetulnya, UUD, ujung-ujungnya duit juga,” ucap Alex.

Baca juga: Alex Sebut Laporan Jaksa KPK Peras Saksi Masih Sumir

Berkaca dari kondisi ini, dalam banyak kesempatan, Alex meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar memperhatikan penghasilan aparat penegak hukum.

Sebab, persoalan ini nantinya juga tidak bisa dilepaskan dari ekosistem yang baik untuk mencegah korupsi sejak awal.

“Dalam berbagai kesempatan ketika ngobrol dengan Bu Menkeu, saya sampaikan tolong perhatikan penghasilan aparat penegak hukum,” ujar Alex.

Selain persoalan gaji dan jaminan kesehatan, faktor lain yang mendorong para penyelenggara melakukan korupsi adalah tidak adanya fasilitas bagi mereka ketika sudah pensiun.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mengaku pernah mendapatkan informasi dari pimpinan lembaga tinggi negara.


Menurut dia, pejabat melakukan korupsi karena memiliki motif mempersiapkan hari tua.

“Itu sebetulnya salah satu yang kami usulkan, tolong dong pikirkan juga pasca yang bersangkutan tidak menjabat itu apa. Karena itu sangat berdampak bagi perilaku pejabat-pejabat itu besar sekali,” kata Alex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com