Di Sidang MK, Saksi Ganjar-Mahfud Ungkap Kadernya Diancam Ditembak oleh Diduga Aparat Pengamanan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPC PDI-P Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengaku, salah satu kader Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-P diancam ditembak oleh aparat yang mengaku bagian dari pengamanan presiden.

Peristiwa ini terjadi ketika Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Diketahui, Endah dihadirkan sebagai saksi pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Endah menceritakan, kejadian bermula pada 29 Januari 2024 pukul 19.00 WIB ketika kader PDI-P mendapatkan intimidasi dari dua orang aparat yang mengaku sebagai tim pengawal Presiden.

Baca juga: Prabowo-Gibran Minta MK Panggil Kepala BIN soal Sengketa Pilpres

Aparat tersebut tengah mempersiapkan kabupaten Gunungkidul untuk lokasi kunjungan presiden. Kader itu menolak menurunkan bendera PDI-P usai aparat melarang agar tidak mengibarkan bendera di area Jokowi akan melintas.

Karena menolak, dua aparat tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari PDI-P. Keduanya pun bertemu dengan Endah.

"Akhirnya terjadi dialog diskusi dan negosiasi yang kami dipaksa untuk menurunkan bendera. Dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa Presiden akan datang dan melintas kami diminta menurunkan bendera," kata Endah memberikan kesaksian dalam sidang sengketa, Selasa sore.

Baca juga: Wapres Klaim 4 Menteri yang Dipanggil MK Sudah Jalankan Tugas Sesuai Aturan

Singkat cerita dalam perjalanannya ke Gunungkidul, ia mendapatkan telepon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli, kemudian dianiaya karena membentangkan spanduk Ganjar-Mahfud. Saat itu, tidak ada yang berani menolong.

Selanjutnya, Endah menelepon salah satu kader PAC Kecamatan Ponjong, Emanuel Apriyanto Purnawijaya untuk mencoba menegosiasi dengan aparat tersebut.

"Tetapi negosiasi ini gagal dilakukan Imanuel, bahkan Imanuel telepon bahwa dia diancam akan ditembak," tutur Endah.

Mendengar kabar tersebut, Endah emosi. Simpatisan tidak boleh dipukuli dan dihakimi mengingat Indonesia adalah negara Pancasila, meski dianggap membahayakan objek oleh aparat tersebut.

Ia mempersilakan simpatisan tersebut ditangkap, namun tidak perlu dianiaya. Endah lantas datang ke lokasi untuk melakukan negosiasi kembali.

Baca juga: Hakim MK Cecar KPU Ungkap Masalah Sirekap: Jawabannya Minim, Hanya Jelaskan Alat Bantu

"Sekitar pukul 13.03 WIB dan anak itu masih ditahan. Akhirnya Yang Mulia, kami menegosiasi kepada dua aparat yang melakukan penangkapan tersebut. Saya bertanya 'Bapak siapa?' (Dia menjawab), 'saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan presiden'," cerita Endah.

"(Endah bertanya lagi), 'Kenapa anak ini dipukuli? beliau menjawab karena anak itu dianggap membahayakan objek. Saya sampaikan 'Seandainya anak ini dianggap membahayakan objek, apakah harus dipukuli? Apakah harus dianiaya dan dipermalukan? Silakan ditangkap, silakan ditahan," imbuh Endah.

Mendengar cerita Endah, Suhartoyo lantas bertanya kapan kejadian tersebut berlangsung.

"Ini kejadiannya kapan?" tanya Suhartoyo.

Baca juga: Momen Saksi Ganjar Minta Jangan Banyak Ditanya yang Bikin Ketua MK Ketawa

"Tanggal 30, pukul 13.03, yang mulia," jawab Endah.

"(Tanggal) 30, bulan?" tanya Suhartoyo lagi.

"Bulan Januari 2024," terang Endah.

Sebagai informasi, MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024). Setelah digelar sidang pembacaan permohonan, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli.

Adapun gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Megawati Siap Dipanggil sebagai Saksi di MK

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi. Kedua pihak juga meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang.