Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Kompas.com - 28/03/2024, 16:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, sebentar lagi kepemilikan saham Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia akan resmi sebesar 61 persen.

Dengan begitu, menurut Presiden, sebanyak 80 persen pendapatan PT Freeport Indonesia akan masuk ke negara.

Sebagai perbandingan, menurut Presiden, 70 persen pendapatan PT Freeport masuk ke kas negara saat Indonesia memiliki 51 persen saham di perusahaan tambang tersebut.

"Sebentar lagi (kepemilikan saham) akan kita tambah jadi 61 persen lagi. Saat sahamnya 51 persen pendapatannya 70 persen itu masuk ke negara. 70 persen," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

"Begitu (kepemilikan saham) naik menjadi 61 persen, kita akan (mendapat) 80 persen (pendapatan) masuk ke negara," lanjutnya.

Kepala Negara menjelaskan, penambahan kepemilikan saham Indonesia atas PT Freeport dilakukan secara bertahap.

Semula, Indonesia hanya menguasai 9 persen saham PT Freeport.

Kemudian dengan sejumlah usaha dan negosiasi kepemilikan saham 51 persen berhasil didapatkan pemerintah.

Sehingga menurut Presiden Jokowi PT Freeport bukan milik Amerika Serikat, melainkan dimiliki Indonesia.

Baca juga: Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

"Inilah proses, sekali lagi tantangannya besar. Tantangannya tak mudah, butuh nyali, butuh keberanian," ungkapnya.

Adapun pada Kamis siang, Presiden Joko Widodo bertemu Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PT FI) Tony Wenas, CEO Freeport Mc Moran Inc Richard Adkerson dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia Kathleen Quirk di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).

Menurut Tony Wenas, dalam pertemuan itu sempat dibahas sedikit soal perpanjangan izin tambang oleh PT Freeport.

Sementara itu, sebelumnya dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo sempat bertemu dengan Chairman Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, pada 13 November 2023.

Jokowi saat itu didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir.

Baca juga: Jokowi Bertemu CEO Freeport di Istana, Bahas Perpanjangan Izin Tambang

Selepas pertemuan, Jokowi mengaku senang lantaran rencana divestasi saham sebesar 10 persen sudah mencapai tahap akhir. Adapun divestasi ini merupakan salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041 mendatang.

Lewat divestasi 10 persen, pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 61 persen, setelah sebelumnya memegang 51 persen saham.

Untuk perpanjangan izin usaha, Freeport juga berencana membangun smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com